Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 12 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Panel Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dalam persidangan tersebut, Panel Hakim telah menjelaskan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 2 April 2024, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 2/2021 (vide Risalah Sidang, 20 Maret 2024, hlm. 18); 2. Bahwa terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan perbaikan pemohonan secara online yang diterima Mahkamah pada Kamis, 28 Maret 2024 pukul 11.50 WIB dan menyampaikan naskah perbaikan permohonan (hard copy) yang diterima Mahkamah pada Minggu, 31 Maret 2024 pukul 07.38 WIB; 3. Bahwa selanjutnya Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon pada Rabu, 3 Juli 2024. Namun dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan Surat Panitera Nomor 131.39/PUU/PAN/PS/06/2024, bertanggal 25 Juni 2024, perihal Panggilan Sidang. Bahkan melalui Juru Panggil, Mahkamah telah menghubungi Pemohon akan tetapi Pemohon tidak dapat dihubungi hingga persidangan berakhir [vide Risalah Sidang, 3 Juli 2024, hlm. 1]; 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) PMK 2/2021 yang menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan permohonan namun tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan perbaikan permohonan tersebut berdasarkan hasil RPH”. Terhadap ketidakhadiran Pemohon dalam sidang yang diselenggarakan pada 13 tanggal 3 Juli 2024, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) telah ber