Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah a quo, terdapat pendapat berbeda sepanjang norma Pasal 7 ayat (1) dalam Pasal 42 angka 5 UU 6/2023 dari 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), khusunya norma “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat” yang merupakan salah satu dari sejumlah norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, sebagai berikut: [6.2] Menimbang bahwa sehubungan dengan putusan a quo yang baru saja dibacakan dengan amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, saya hakim konstitusi M. Guntur Hamzah, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sepanjang pengujian norma “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat” dalam Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Menurut pendapat saya, sepanjang pengujian norma a quo, seharusnya Mahkamah menolak (wordt ongeground verklaard) permohonan para Pemohon, sedangkan terhadap pengujian norma lainnya, selain norma a quo, saya berpendapat sama dengan putusan a quo. Adapun alasan/argumantasi hukum terkait pendapat berbeda (dissenting opinion) saya ini, sebagai berikut: 1. Para Pemohon menguji norma Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 mengenai penyusunan “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat”. Menurut para Pemohon, karena ketenagalistrikan yang berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka 589 pengelolaan ketengalistrikan harus melibatkan masyarakat melalui wakil- wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak dalam penyusunan perencanaan. Tidak dilibatkannya DPR dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan juga telah menghilangkan fungsi pengawasan DPR atas ketenagalistrikan sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; 2. Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 sebab manakala terjadi kesalahan perencanaan ketenagalistrikan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional akan menyebabkan kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar para Pemohon berupa listrik; 3. Terhadap alasana para Pemohon dalam permohonan a quo, penting untuk memahami bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK) adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik (vide Pasal 42 angka 1 dalam Pasal 1 angka 9 UU 6/2023). Berdasarkan pengertian tersebut, RUK meliputi tiga aspek yakni pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Selanjutnya, Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan RUK nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) menyatakan RUK nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah; 4. RUK nasional sesungguhnya merupakan dokumen teknokratik yang berisikan antara lain kebijakan ketenagalistrikan nasional, kondisi penyediaan tenaga listrik nasional, proyeksi kebutuhan dan rencana penyediaan tenaga listrik nasional dan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Isi dari RUK ini menunjukkan materi muatan baik aspek kebijakan maupun aspek teknis rencana penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional yang juga menjadi rujukan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan di daerah; 590 5. Menurut hemat saya, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU a quo, sebab penyusunan rencana umum ketenagalistrikan merupakan pelaksanaan ketentuan undang-undang mengenai ketenagalistrikan yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif. Penyusunan RUK tersebut merupakan domain eksekutif dalam rangka pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tiga aspek yang tercakup dalam RUK yakni pembangkitan, transmisi dan distribusi sudah menyentuh tataran teknis pelaksanaan urusan ketenagalistrikan sebagai tindak lanjut dari kebijakan ketenagalistrikan yang bersifat teknokratik. Sehingga, pedoman penyusunannya dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (3) UU 6/2023; 6. Meskipun dalam penyusunannya tidak melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik dalam bentuk persetujuan, pertimbangan maupun konsultasi, namun hal demikian tidak mereduksi, apalagi menghilangkan, fungsi pengawasan DPR sebab fungsi demikian secara konstitusional melekat pada DPR selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fungsi demikian dapat dilakukan oleh DPR terhadap seluruh aspek pemerintahan termasuk, dalam hal pengelolaan ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penyelenggaraannya, secara keseluruhan, DPR, tetap dapat melaksanakan fungsi pengawasan sebagai bagian dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 7. Terlebih, ketenagalistrikan, sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana pula yang didalilkan oleh para Pemohon, dalam penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan (toezichthoudensdaad) DPR dalam konteks penguasaan negara yang dikonstruksikan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai mandat yang diberikan rakyat secara kolektif. Fungsi demikian tidak dapat direduksi atau dihilangkan hanya karena tidak terlibatnya DPR dalam penyusunan RUK nasional. Kalaupun keterlibatan DPR diperlukan 591 dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan baik sifatnya berupa konsultasi, pertimbangan atau pun persetujuan, maka hal demikian merupakan ranah pembentuk undang-undang (legislative policy) untuk mengaturnya dan menuangkannya dalam ketentuan undang-undang; 8. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, saya berkesimpulan, tidak diaturnya keterlibatan DPR dalam penyusunan RUK sama sekali tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Namun, sebatas harapan atau keinginan para Pemohon untuk melibatkan DPR dalam penyusunan RUK yang sejatinya telah melibatkan DPR di hulu ketika membentuk UU 6/2023 terkait pengaturan ketenagalistrikan dan di hilir ketika DPR melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU a quo, in casu terkait RUK. Andaipun dalam batas penalaran yang wajar dinilai penting peran serta DPR untuk terlibat dalam penyusunan RUK dimaksud, dan karenanya masih diperlukan keterlibatan DPR baik berupa atau dengan cara konsultasi, pertimbangan, atau persetujuan sekalipun, tentu saja yang lebih tepat menimbang urgensi dan menentukan pilihan cara/bentuknya adalah DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah. Dengan kata lain, apapun pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang (konsultasi, pertimbangan, atau persetujuan DPR), yang jelas norma a quo adalah konstitusional. Dengan demikian, terpulang kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya sesuai dengan fungsi pengaturan (regelendaad) khususnya kewenangan legislasi DPR; 9. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, sekali lagi, saya berpendapat bahwa terkait pengujian norma Pasal 42 angka 5 dalam Pasal 7 ayat (1) UU 6/2023 yang menyatakan “Rencana Umum Ketenagalistrikan nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat” seharusnya dinilai tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau norma a quo konstitusional. Oleh karenanya, Mahkamah seharusnya menolak petitum a quo. 592 *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, selesai diucapkan Pukul 09.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan Pihak Terkait atau kuasanya. KETUA, ttd. Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. M. Guntur Hamzah ttd. Anwar Usman ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Daniel Yusmic P. Foekh 593 ttd. Ridwan Mansyur ttd. Arsul Sani PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani