Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu 24 Pasal 21 huruf j [sic!], yang dipahami Mahkamah yang dimaksudkan para Pemohon adalah norma Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 huruf j [sic!], yang dipahami Mahkamah yang dimaksudkan para Pemohon adalah norma Pasal 117 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak 25 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 21 ayat (1) huruf j UU 7/2017 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota adalah: a. … j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS adalah: a. … j. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon; 26 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3 dan bukti P-4], selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda DKI Jakarta dan PNS di Ditjen Keuangan Daerah sebagaimana dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Pegawai selaku ASN [vide bukti P-5 dan bukti P-6]; 3. Bahwa menurut anggapan para Pemohon, ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 menimbulkan diskriminatif, tidak proporsional, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi calon yang berasal dari ASN, Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa menurut para Pemohon, bila mengikuti seleksi sebagai calon anggota KPU/Bawaslu dan tidak terpilih maka mereka harus kehilangan jabatannya kemudian menjadi Pelaksana (staf). Padahal untuk dapat menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri para Pemohon telah melalui beberapa tahapan masa kerja maupun penilaian kinerja serta harus melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan proses menunggu waktu untuk menduduki jabatan tersebut dapat hilang apabila jabatan yang dilepaskan telah diduduki oleh ASN lain; 5. Bahwa selanjutnya menurut para Pemohon, dengan dikabulkannya permohonan agar Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017 dimaknai mundur dari jabatan di pemerintahan bila terpilih sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan, maka kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi; 6. Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 1 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki uraian kedudukan hukum 27 sehingga Mahkamah dapat menyakini para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam menguji atau menilai konstitusionalitas norma a quo. Selain itu, untuk membuktikan kedudukan hukum dimaksud Mahkamah juga memberikan nasihat agar para Pemohon menyertakan bukti yang mendukung penjelasan perihal kedudukan hukumnya; 7. Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13 September 2021 tetapi tidak menguraikan dalam perbaikan permohonannya khususnya bagian kedudukan hukum mengenai jabatan yang dijabat ole