Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), serta Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan pendahuluan tanggal 8 Juli 2011, Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010, yang menurut Pemohon telah merugikan Pemohon karena tidak mempunyai kepastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bukan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon tersebut di atas, Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon [vide Pasal 39 ayat (2) UU MK juncto Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang] yang pada pokoknya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menarik permohonannya, karena Pengujian Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap UUD 1945, seperti yang dimaksud Pemohon, bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan lembaga lain; [3.6] Menimbang bahwa terhadap nasihat Mahkamah tersebut di atas, sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak juga memperbaiki maupun menarik permohonannya, oleh karena itu menurut Mahkamah Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu untuk menguji Surat Ketetapan Nomor S.TAP/113/IV/2010/Restro Jak Bar, tentang Penghentian Penyidikan, tanggal 13 April 2010 terhadap UUD 1945; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah; 14 [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon; 4.