Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Talud Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Talud tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Talud Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008; 37 [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 38 Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan 39 suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut: • bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2008, dengan Nomor Urut 2 (dua); • bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008, bertanggal 3 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 15.458 suara, yang berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Dr. Elly Engelbert Lasut dan Drs. Constantine Ganggali, dengan suara sejumlah 31.907 suara; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2008 bertanggal 3 November 2008 dan 40 Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008 pukul 16.00 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 81/PAN.MK/XI/2008, dengan terlebih dahulu di daftar di Pengadilan Negeri Tahuna sesuai SKUM tanggal 5 November 2008 yang kemudian berkas permohonan tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Manado melalui Suratnya Nomor W.19.U/261/HT.04.10/XI/2008 tanggal 10 November 2008 dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi, serta di terima pada hari dan tanggal yang sama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 3 November 2008 Termohon telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali sebagai Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud untuk periode 2008 – 2013; 2. Bahwa hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 3 Nopember 2008 adalah: Untuk Pasangan Calon dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Kepala Daerah dan Drs. Constantine Ganggali dengan jumlah 31.907 (tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh) suara; 41 Untuk Pasangan Calon Dr. Ramon Amiman dan Drs