Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) serta Pasal 12 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801 Selanjutnya disebut UU 2/2008) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 38 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g, dan huruf h UU 2/2008 terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 39 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menjadi anggota DPR RI hasil Pemilu 2009 untuk Periode 2009 – 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 70/P Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2009 dan saat ini masuk sebagai Anggota Komisi I yang membidangi Pertahanan, Kominfo dan Luar Negeri dengan Nomor anggota A-160 sesuai dengan keputusan Fraksi PKB Nomor X.A.040/FPKB/DPR-RI/X/2009, bertanggal 19 Oktober 2009; Bahwa tindakan Pemohon mengajukan Pengujian Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 adalah tindakan pribadi perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi anggota DPR dan bukan sebagai anggota DPR; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 40 [3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai warga negara yang saat ini menjadi anggota DPR RI pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (2) menyatakan, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 28G ayat (1) menyatakan, ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 yang menyatakan: ”(2) Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. dan ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yang menyatakan: ”Partai politik berhak: g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 serta Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 telah merugikan Pemohon karena ketentuan tersebut sewaktu- waktu dapat diberlakukan atau dialami oleh diri Pemohon yang saat ini menjadi anggota DPR jika partai politik menghendaki untuk dilakukannya penggantian antar waktu atau yang umum dikenal dengan ”recall” oleh partai politik, walaupun terpilihnya Pemohon berdasarkan sistem Pemilu yang menggunakan suara terbanyak dan menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. 41 [3.9] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang kedudukan/ jabatannya sebagai anggota DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan a quo, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah jika anggota DPR berkehendak mengajukan pembatalan atas isi undang-undang yang bersangkutan dapat menggun