Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 34 Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 35 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan pengurus, dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7) dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11); 36 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon adalah Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 235 ayat (1) “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.” Pasal 293 ayat (1) “Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” di mana Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) tersebut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”. 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 karena ketentuan a quo, yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu membolehkan adanya upaya hukum kasasi, ternyata tidak diikuti dengan makna yang mengakui, menjamin, melindungi dan memberikan kepastian serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap (i) tugas-tugas, perbuatan, atau tindakan, dan (ii) biaya kepengurusan dan imbalan jasa setiap pengurus PKPU yang menangani suatu proses PKPU. 5. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan bilamana ketentuan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka potensi kerugian para Pemohon akibat berlakunya ketentuan a quo tidak akan terjadi lagi. 37 6. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-7) yang berprofesi sebagai kurator dan/atau pengurus (vide Bukti P-8 sampai dengan Bukti P-11). 7. Bahwa terkait dengan profesi para Pemohon, ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak disertai dengan ketentuan/pengaturan lebih lanjut mengenai tugas, perbuatan, tindakan, serta biaya kepengurusan/imbalan jasa bagi pengurus PKPU dalam hal terhadap putusan PKPU diajukan upaya hukum kasasi, atau bahkan putusan PKPU dibatalkan oleh putusan kasasi, hal demikian menurut Mahkamah berpotensi merugikan para Pemohon. Berdasarkan penalaran yang wajar terdapat kemungkinan bahwa jika Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 dilengkapi atau diberi makna tambahan sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon maka potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai para Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang bersifat potensial dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan anggapan kerugian yang bersifat potensial