Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manggarai Barat

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disingkat UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disingkat UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 68 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 46/Kpts/Kpu-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 69 Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), para Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 19 April 2010, Pemohon 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon 2 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pemohon 3 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 7 (vide Bukti P-3); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU- Kab/Kota-018.434062/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010, tanggal 10 Juni 2010 (Bukti P-1); 70 [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah, Jumat 11 Juni 2010, Senin 14 Juni 2010, dan Selasa 15 Juni 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 161/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon; Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 24 Juni 2010 mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan para Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, dan permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); Pemohon menyatakan oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008, maka sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Mahkamah berpendapat bahwa karena sejak Putusan Mahkamah Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 tentang perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur sepanjang proses pemilukada menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur sistimastis, dan massif maka obyek perkara tidak semata-mata tentang perselisihan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu ekse