Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Jeneponto tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Jeneponto berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Periode 2008-2013 Nomor 77/P.KWK- JP/XI/2008 bertanggal 6 November 2008 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Jeneponto; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya 35 disebut UU MK) jis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. 36 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Periode 2008-2013 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 6 (enam); - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 77/P.KWK- JP/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 37 bertanggal 6 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 66.189, yang berada pada peringkat 2 (dua) di bawah pasangan calon Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika yang memperoleh suara sejumlah 100.434; - bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena penghitungan dilakukan berdasarkan data atau fakta yang bersumber dari terjadinya penggelembungan suara yang diperoleh pasangan calon Radjamilo dan Burhanuddin Baso Tika pada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai kelalaian sistematis yang dilakukan oleh Termohon. Menurut Pemohon, yang benar adalah 101.469 suara, sehingga seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; [3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto 2008-2013 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 6 November 2008 dengan Nomor 77/P-KWK-JP/XI/2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan pada tanggal 10 November 2008 dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang- 38 Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut: • Bahwa KPU Kabupaten Jeneponto telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pemi