Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.1] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang berkaitan mengenai kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Adapun mengenai eksepsi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: I. Eksepsi Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, karena keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi menyangkut tahapan Pemilukada yaitu tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011; II. Eksepsi Pihak Terkait a. Permohonan keberatan Pemohon salah objek (error in objecto) karena objek sengketa Pemilukada adalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; 76 b. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (exceptio obscurri libelli) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan karena keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan keberatan Pemohon tidak disertai dengan dokumen bukti menurut hukum; d. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan keberatan Pemohon karena keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan karena objek perselisihan Pemilukada berkenaan dengan penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon, tetapi menyangkut tahapan Pemilukada yaitu tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2011, Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008, objek sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain money politic, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada, pelanggaran tentang “persyaratan menjadi calon” yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat 77 keabsahan dukungan bagi calon independen) merupakan kewenangan Mahkamah dalam sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Dengan demikian, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai (i) permohonan keberatan Pemohon salah objek (error in objecto) karena bukan objek sengketa Pemilukada, yaitu tidak berkenaan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; (ii) permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (exceptio obscurri libelli) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; (iii) permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan keberatan karena keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi dan keberatan Pemohon tidak disertai dengan dokumen bukti menurut hukum; dan (iv) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili keberatan Pemohon karena keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan keberatan karena bukan objek perselisihan Pemilukada berkenaan mengenai penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurut Mahkamah bahwa objek sengketa Pemilukada tidak hanya mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon saja, melainkan juga menyangkut pelanggaran-pelangaran yang terjadi dalam proses Pemilukada. Dengan demikian maka pertimbangan Mahkamah dalam paragraf [3.2] mutatis mutandis berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait a quo, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon a quo; [3.4] Menimbang bahwa, selain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi mengenai kedudukan 78 hukum (legal standing) Pemohon dengan alasan Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011 sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Pihak Terkait a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum beberapa putusan mahkamah mengenai bakal calon sebagai berikut: A. Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D/2010 1. Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon; 2. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif