Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Biak Numfor tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 40 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Biak Numfor sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 41 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.5], sebagai berikut: • bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Biak Numfor sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 5 November 2008, dengan nomor urut 3 (tiga); • bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sejumlah 14.623 suara, yang berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon Yusuf Melianus Maryen, S.Sos., MM., dan Drs. Alimuddin Sabe, dengan suara sejumlah 18.031 suara; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 42 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008 dan Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008 pukul 19.40 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/XI/2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut: a. Bahwa Pasangan Calon Maryen-Alimuddin ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008 setelah memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 18.031 (34,34%). Sementara itu, pasangan Reyneilda M. Kaisiepo, S.Si., M.Th., dan Max R.F. Krey, Amd., TS., berada pada peringkat kedua perolehan suara terbanyak dengan total suara 14.623 (27,85%); b. Bahwa ternyata terdapat kesalahan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Biak Numfor berkaitan dengan jumlah pemilih 43 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut: - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Badan Penyelenggara 19 Distrik se- Kabupaten Biak Numfor untuk Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Tahun 2008 bertanggal 3 September 2008, jumlah Pemilih Tetap adalah 73.605, sedangkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar di KPU Biak Numfor berdasarkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 31 Tahun 2008 tentang