Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Periode 2011-2016 pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2011, bertanggal 28 Maret 2011 berikut Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, bertanggal 28 Maret 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; 149 Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 150 pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagai berikut: I. Eksepsi Termohon Keberatan Pemohon bukanlah menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Termohon, tetapi keberatan Pemohon a quo hanya menyangkut pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; II. Eksepsi Pihak Terkait a. Permohon keberatan Pemohon salah objek (error in objecto) karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak pula menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon; b. Permohonan keberatan Pemohon tidak jelas dan kabur (exceptio obscurri libelli) karena Pemohon tidak mampu untuk membuktikan serta menguraikan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permohonan keberatan Pemohon tidak berdasar, tidak memenuhi formalitas pengajuan permohonan karena keberatan Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon yang mempengaruhi 151 terpilihnya Pemohon bahkan Pihak terkait sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih. Dengan demikian, keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, tetapi menyangkut hal-hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi; d. Permohonan keberatan Pemohon bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusi tanpa disertai dengan dokumen bukti yang sah menurut hukum. Bahkan Pemohon sama sekali tidak menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara Pasangan Calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; e. Substansi dan materi keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi (absolute competentie) dalam mengadili sengketa Pemilukada karena alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah keberatan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan pendapat sepihak Pemohon menyangkut masalah penetapan Pasangan Calon; f. Keberatan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar dan cenderung dipaksanakan, bahkan cenderung manipulatif dan ilutif. Dalil Pemohon demikian merupakan kewenangan Panwaslukada untuk menyelesaikannya; g. Permohonan Pemohon kontradiktif karena dalam permohonan poin 3 hingga poin 12.12 mempermasalahkan mengenai penetapan Pasangan Calon, bukan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Bolaang Mongondow Terpilih. Selain itu, Pemohon tidak mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK 15/2008 karena perolehan suara Pemohon jauh di bawah perolehan suara Pihak Terkait. Selain itu, perolehan suara Pemohon berada pada urutan nomor 3 dan masih ada Pasangan Calon lain yang berada pada urutan nomor 2 yang tidak mengajukan keberatan; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum 152 mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut; [3.5.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow yang dilakukan oleh Termohon, melainkan hanya menyangkut pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana Pemilukada yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berpendapat bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-V