Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 37 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 38 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 201 ayat (9), penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10), Pasal 201 ayat (11) UU 10/2016 yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 201 ayat (9): Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 39 Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Penjelasan Pasal 201 ayat (9): Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota masa jabatannya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda. Pasal 201 ayat (10): Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 201 ayat (11): Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisli di Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta yang masa jabatanya akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022, memiliki hak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 201 ayat (9) beserta penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaiman diatur dalam UU 10/2016. Menurut para Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional para Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan hak memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin dalam UUD 1945 oleh karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang ditunjuk dan bukan kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. 3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia Asli Papua yang berdomisili di Jayawijaya yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur hasil Pilkada 2018 yang seharusnya berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Namun oleh karena adanya Pasal 201 ayat (9) beserta penjelasannya dan Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) sebagaiman diatur dalam UU 10/2016 maka masa jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur akan digantikan oleh penjabat sampai dengan diselenggarakannya Pilkada 2024. Menurut para Pemohon, hal tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan hak 40 memilih dan dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak untuk terwujudnya Pemerintahan yang efektif sebagimana dijamin dalam UUD 1945 oleh karena adanya penunjukan kepala daerah yang berasal dari penjabat yang ditunjuk dan bukan yang berasal pilihan rakyat. 4. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI mengkualifikasikan dirinya sebagai warga negara Indonesia asli papua yang berdomisili di Kabupaten Yapen yang dipimpin oleh Bupati/Wakil Bupati dan Gubernur/Wakil Gubernur yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan oleh karena adanya Pasal 201 ayat (9) beserta penjela