Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 82 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 83 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 84 20/2023, selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023: (1) … (2) … (3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: i. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; dan/atau (4) Pemberhentian Pegawai ASN karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf g, huruf i, dan huruf j dikategorikan sebagai pemberhentian dengan tidak hormat. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia [vide Bukti P-2], pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU 20/2023, yaitu dengan telah diberhentikannya tidak dengan hormat berdasarkan norma dalam UU 20/2023 karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI, bertanggal 18 September 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan dasar pertimbangan karena tidak teliti dalam menjalankan tugasnya sebagai Pejabat 85 Pembuat Komitmen (PPK) [vide Bukti P-3]; 5. Bahwa menurut Pemohon, setelah Pemohon mendapatkan bebas bersyarat dan sempat bekerja kembali di BPS, sekitar 6 bulan, kemudian Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 0429001/KPG Tahun 2019, bertanggal 29 April 2019, perihal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil [Bukti P-4]; 6. Bahwa norma Pasal 52 ayat (3) huruf i dan ayat (4) sepanjang frasa “huruf i” UU 20/2023 yang dimohonkan pengujian mengandung kepastian hukum secara tekstual (literal/bahasa), tetapi tidak mengandung kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena norma pasal UU a quo yang dimohonkan pengujian tidak dimaknai agar membuka ruang bagi penilaian individual untuk menilai kelayakan diberhentikan atau tidak diberhentikan dan rehabilitasi administrastif bagi yang diberhentikan, sehingga ketiadaan penilaian individual tersebut selain tidak berkepastian hukum yang adil, juga menghilangkan kemanfaatan, dan memberlakukan pembatasan yang tidak adil. Dengan demikian, norma pasal UU a quo yang dimohonkan pengujian tersebut melanggar asas/prinsip kepastian hukum yang adil; melanggar asas/prinsip pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum; serta melanggar asas/prinsip perlakuan yang sama di dalam hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]; Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas