Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842, selanjutnya KUHP) terhadap Pasal 28 dan Pasal 28D UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 27 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 28 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon menerangkan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (vide Bukti P-1); 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 100 ayat (1), Pasal 237 huruf c, dan Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) yang secara redaksional selengkapnya menyatakan: Pasal 100 ayat (1) “(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.” Pasal 237 huruf c “Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: … c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.” Pasal 256 “Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: Pasal 28 “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 4. Bahwa menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 100 ayat (1) KUHP (UU 1/2023) karena ketentuan baru a quo, yaitu pidana mati dengan masa percobaan 10 (sepuluh) 29 tahun akan membuat hukuman mati kehilangan efek jera bagi para calon pelaku pidana. Sementara ketentuan dalam Pasal 237 huruf c KUHP (UU 1/2023) menurut para Pemohon telah membatasi hak warga negara untuk menggunakan lambang negara, apalagi rumusan demikian sebelumnya telah diatur sebagai norma Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang norma Pasal 57 huruf d a quo telah dibatalkan oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012, bertanggal 15 Januari 2013. Adapun Pasal 256 KUHP (UU 1/2023) menurut para Pemohon akan menghambat masyarakat dalam melakukan demonstrasi sebagai sarana penyampaian kekecewaan masyarakat kepada negara. 5. Bahwa setelah mencermati uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai para Pemohon memang benar Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. 6. Bahwa terkait dengan hak konstitusional para Pemohon, Mahkamah menilai Pasal 28 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan landasan hak konstitusional bagi para Pemohon. Namun adanya landasan hak konstitusional demikian tidak secara langsung membuktikan adanya anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian dan/atau potensi kerugian hak konstitusional para Pemohon, sebagaimana dalam Paragraf [3.4] telah dijelaskan Mahkamah bahwa “kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional” dalam konteks terpenuhinya kedudukan hukum para Pemohon harus memenuhi lima syarat yang antara lain berupa syarat “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian”. Sebab, anggapan kerugian konstitusional yang dirugikan tersebut harus bersifat kausalitas (sebab-akibat), yaitu anggapan kerugian konstitusional tersebut muncul karena disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pen