Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 19   disebut UU 24/2003) terhadap Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan: “Ayat (1): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 20   Ayat (2): Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 3. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU 24/2003, yaitu: • Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; [3.5] Menimbang bahwa selain itu Pemohon mengajukan permohonan agar: • Mahkamah menyatakan bahwa dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. (Pemohon) dapat mengikuti pencalonan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 2010-2015; serta memutus bahwa; 21   a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/24/BA-KPU BURSEL/IX/2010, tanggal 20 September 2010., atas nama Pasangan Calon dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dibatalkan karena melanggar hukum (Bukti P-31); b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.D- IX/2011 tanggal 23 Mei 2011 dibatalkan karena melanggar hukum; [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang, adalah pasal yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pemohon mendalilkan dengan adanya pasal a quo, Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi; [3.7] Menimbang bahwa pasal yang diuji adalah Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 yang merupakan pengulangan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian pasal yang diuji Pemohon adalah mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata pengujian pasal a quo telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum ... “bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil 22   yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut”; [3.9] Menimbang oleh karena Pemohon dalam permohonan a quo memiliki kesamaan pasal yang diuji, yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas pasal Undang-Undang yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai penetapan dokter Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd. (Pemohon) sebagai Pasangan Calon yang dapat mengikuti pencalonan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku 2010-2015, pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Nomor 270/24/BA-KPU Bursel/IX/2010, tanggal 20 September 2010, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 31 Desember 2010, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.D-IX/2011 tanggal 23 Mei 2011, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan karena bukan kewenangan Mahkamah; 4.