Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 27 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 28 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 340 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. 29 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat. 4. Bahwa sebagai seorang advokat, salah satu permintaan bantuan hukum yang diminta oleh klien Pemohon adalah bantuan hukum dalam perkara tindak pidana pembunuhan maupun pembunuhan berencana. 5. Bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang advokat, Pemohon memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan bantuan hukum serta membela hak hukum kliennya secara maksimal, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 6. Bahwa dengan tidak adanya pemaknaan yang jelas, lengkap dan komprehensif, yang tidak mengatur mengenai penentuan motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana termuat dalam Pasal 340 KUHP menyebabkan terhalangnya hak Pemohon sebagai seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum dan membela hak klien Pemohon secara maksimal. 7. Bahwa dengan tidak diwajibkannya pembuktian motif dalam perkara pembunuhan berencana, memungkinkan terdakwa dengan motif yang berbeda dijatuhi hukuman yang sama. Hal ini melanggar hak Pemohon sebagai seorang advokat yang menangani klien dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan memberikan batasan bagi Pemohon dalam melakukan pembelaan terhadap hak klien secara maksimal dalam hal membela diri serta diperlakukan secara adil di hadapan hukum. 8. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa, harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu terjadi. 9. Bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajiban pembuktian motif dalam Pasal 340 KUHP, menjadikan pembuktian motif dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana menjadi opsional, sehingga Pemohon yang berpofesi sebagai advokat, mengalami kebingungan ketika mendampingi terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. 10. Bahwa menurut Pemohon, ketidakpastian hukum akibat berlakunya ketentuan Pasal 340 KUHP telah melanggar hak konstitusional Pemohon yang diberikan 30 oleh norma Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Akibat dari ketidakpastian hukum tersebut, tidak hanya terdapat pembatasan dalam membela hak hukum klien saja, tetapi Pemohon juga mengalami kebingungan ketika mendampingi terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan yang efektif bagi terdakwa. Padahal, ketika membela terdakwa, seorang advokat perlu mempersiapkan secara matang argumentasi dalam menyusun pembelaan terhadap kliennya, sehingga dapat memberikan penjelasan yang maksimal bagi kliennya. 11. Bahwa menurut Pemohon keberadaan Pasal 340 KUHP yang dimohonkan pengujiannya, mempunyai sebab akibat yang nyata (causal verband) dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, karena Pemohon harus dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang advokat terutama dalam membela hak hukum para kliennya secara maksimal. Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan atau menjelaskan adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat potensial yaitu berkenaan dengan adanya ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon selaku advokat dengan berlakunya ketentuan Pasal 340 KUHP yang dimohonkan pengujian. Di mana ketidakpastian hukum yang dialami oleh Pemohon tersebut, berkenaan dengan ketentuan Pasal 340 KUHP ya