Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kota Makassar Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kota Makassar tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kota Makassar Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Makassar berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 Nomor 270/62/P.KWK-MKS/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 52 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Makassar sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum dan 53 Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009- 2014 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa, terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar, yang oleh Termohon, telah ditetapkan pada nomor urut 2 (dua), nomor urut 4 (empat), nomor urut 5 (lima) dan nomor urut 7 (tujuh); - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 270/62/P.KWK- MKS/Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Periode 2009-2014 tanggal 4 November 2008. 54 - bahwa keberatan dimaksud disebabkan karena Pemohon hanya ditetapkan memperoleh suara sebesar 102.241 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, 11.885 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, 13.509 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan 4.107 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 7 yang berada di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan suara sebanyak 370.912 suara; [3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar 2009-2014 yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 4 November 2008 dengan Nomor 270/62/P.KWK-MKS/ 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan pada tanggal 7 November 2008 dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2008; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] dan [3.8] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan serta diajukan masih dalam 55 tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan. Pokok Permohonan Dalam Provisi Menimbang bahwa Pemohon mengajukan tuntutan Provisi yang substansinya adalah sebelum dijatuhkan putusan akhir yang isinya menetapkan serta memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menghentikan sementara tahapan proses Pemilukada Kota Makassar Tahun 2009-2014; [3.11] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. [3.12] Menimbang bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tida