Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 136 Kepala Daerah Kabupaten Kaur, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur (Model DB-KWK), bertanggal 31 Maret 2011; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 30/KPU- KK/III/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 31 Maret 2011; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran Kedua Tahun 2011, bertanggal 3 April 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 137 Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa mengenai kewenangan Mahkamah (kompetensi absolut), Mahkamah akan memberikan penilaian pada bagian Pendapat Mahkamah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon 138 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua dan Lampiran, bertanggal 15 Juli 2010 (vide Bukti P-1), Pemohon adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur dengan Nomor Urut 11; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaur Tahun 2010 Putaran Kedua ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Putaran II Tahun 2011, bertanggal 3 April 2011 (vide Bukti T-10); 139 Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 4 April 2011, Selasa, 5 April 2011, dan Rabu, 6 April 2011; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 4 April 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.11] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan: Eksepsi Termohon: 1. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi; 2. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 15/2008, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Eksepsi Pihak Terkait: 1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008; [3.11.1] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut: Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya money politic, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang; 140 Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah ti