Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Polewali Mandar tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama Pemohon adalah keberatan terhadap Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Polewali Mandar) Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 bertanggal 15 November 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 35 3. tenggang waktu pengajuan keberatan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah 36 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada dan penetapan calon terpilih Pemilukada Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 bertanggal 5 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 37 [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: • bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan oleh Termohon dengan nomor urut 5; • bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/ XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008. Keberatan dimaksud dikarenakan perolehan suara Pemohon telah ditetapkan secara keliru oleh Termohon yang memperoleh 59.167 suara, yang berada pada peringkat kedua di bawah Pasangan Calon H. Muhammad Ali Baal Masdar, M. Si, dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S. Mi, M.M. yang memperoleh 78.191 suara; • bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena adanya kekeliruan proses rekapitulasi penghitungan dan penjumlahan serta akumulasi suara baik di tingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Polewali Mandar, dan berdasarkan fakta telah terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, H. Muhammad Ali Baal Masdar, M. Si., dan H. Nadjamuddin Ibrahim, S. Mi, M.M., yang mendapat tambahan suara sebesar 3.326 suara. Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah Pemohon memperoleh 79.329 suara, sehingga seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon; 38 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN [3.8] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor 22/Kpts.KPU/PM/XI/2008 tentang Pengesahan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 bertanggal 5 November 2008 (vide Bukti P-30) dan Pemohon telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008 pukul 15.30 WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 72/PAN.MK/XI/2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya sebagai berikut: a. Bahwa KPU Kabupaten Pol