Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035, selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. 22 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 23 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan a quo adalah Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 UU 24/2009, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut. Pasal 60 ayat (2) UU 24/2009 “Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein;” Pasal 60 ayat (3) UU 24/2009 “Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama;” Pasal 61 UU 24/2009 “Apabila Lagu Kebangsaan dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan ketiga dinyanyikan ulang satu kali.” 2. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren Ma’had Al-Zaytun Indramayu, Jawa Barat, serta aktif dan konsen dalam membudayakan lagu Indonesia raya tiga stanza; 3. Bahwa Pemohon II mengkualifikas diri sebagai warga negara Indonesia yang aktif dan konsen dalam membudayakan lagu Indonesia Raya tiga stanza baik secara luring maupun daring; 4. Bahwa Pemohon I mengalami intimidasi setelah mengunggah rekaman saat menyanyikan lagu Indonesia raya tiga stanza di akun youtube milik Pemohon I karena dianggap oleh netizen telah mengubah lagu kebangsaaan; 5. Bahwa Pemohon II, dianggap telah mengubah lagu kebangsaan oleh Kepala Desa Kuwu Indramayu, Jawa Barat; 24 6. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang melekat pada dirinya yang mana hak-hak tersebut secara faktual telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 UU 24/2009 karena muatan Pasal tersebut memberikan opsi dan yang menimbulkan ketidaktegasan serta membingungkan, sehingga dalam menyanyikan Lagu Kebangsaan, tidak dalam satu versi yang seharusnya menjadi budaya kebanggaan, yaitu Indonesia Raya versi tiga stanza. Namun demikian, pada umumnya lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyayikan oleh rakyat Indonesia dalam versi satu stanza; Berdasarkan seluruh uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dalam menguraikan ihwal kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan atau potensial dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 61 UU 24/2009 yang dimohonkan pengujian, para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma pasal-pasal a quo. Seharusnya, sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah, yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025, para Pemohon harus mencantumkan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dengan tidak dicantumkan hak konstitusional dimaksud pada bagian kedudukan hukum, Mahkamah tidak dapat menilai atau setidak-tidaknya mengalami kesulitan dalam menilai ada atau tidaknya kerugian atau anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Selain itu, dengan tidak mencantumkan hak konstitusional dimaksud, Mahkamah tidak dapat menilai adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara berlakunya norma Pasal 60 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), dan Pasal 61 UU 24/2009 dengan anggapan kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional yang dapat dipastikan akan terjadi atau yang akan dialami oleh para Pemohon. Selain fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada bagian hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum), Mahkamah menemukan fakta petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 4 selengkapnya sebagai berikut: 1. … 2. Menyatakan Pasal 60 Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5035) bertentangan dengan