Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916, selanjutnya disebut UU 39/2008), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 85 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 86 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 23 huruf c UU 39/2008, dengan rumusan sebagai berikut Pasal 23 huruf c UU 39/2008 (c) pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV menjelaskan memiliki hak konstitusional antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20A ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merupakan perseorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-1 s.d. Bukti P4), yang telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) [vide Bukti P-9]. 4. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan menyertakan Kartu Identitas Mahasiswa [vide Bukti P-5 s.d. Bukti P-7]. Sementara, Pemohon IV merupakan mahasiswa aktif di Departemen Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia [vide Bukti P-8]. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI) Tahun 2024 [vide Bukti P-10], yakni sebagai staf pada Departemen Kajian dan Aksi Strategis, yang melakukan kajian dan advokasi isu sosial politik [vide Bukti P-12]. Sedangkan, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) [vide Bukti P-11], yakni sebagai staf Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI, dengan melakukan kajian tehadap isu sosial politik [vide Bukti P-13]. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan masih terus 87 berlangsungnya praktik rangkap jabatan menteri yang merupakan pengurus partai politik karena menciptakan pemerintahan yang tidak ideal. 5. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV juga mengkualifikasi dirinya sebagai pembayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yakni pajak tidak langsung yang dikenai atas konsusmsi yang bersifat umum [vide Bukti P-14 s.d. Bukti P- 15]. Selain itu, juga menjelaskan sebagai voters yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang merasa terlanggar hak konstitusionalnya dengan berlaku norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008, di mana ketentuan Pasal a quo tidak melarang seorang menteri untuk rangkap jabatan sebagai pengurus parpol, sehingga tidak mendapatkan anggota DPR yang dapat melakukan fungsi checks and balances dikarenakan tidak adanya larangan menteri rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik 6. Bahwa menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon IV terlanggarnya hak konstitusionalnya disebabkan karena adanya inkonsistensi dan kontradiksi antara norma Pasal 23 huruf c UU 39/2008 dengan Penjelasan Umum Paragraf 8 UU 39/2008, yang ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) UU 2/2008 tentang Partai Politik. Selain ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir juga menciptakan ketidakpastian hukum atas berlakunya Pasal 23 huruf c UU a quo. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka potensi kerugian hak konstitusional yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, para Pemohon, masing-masing adalah perorangan warga Negara Indonesia, sekaligus mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi di Universitas Indonesia yang meng