Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, selanjutnya disebut UU 27/2007) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 679 Indonesia Nomor 5490, selanjutnya disebut UU 1/2014), selanjutnya disebut UU PWP3K, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 680 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (2): Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut: b. konservasi; c. pendidikan dan pelatihan; d. penelitian dan pengembangan; e. budi daya laut; f. pariwisata; g. usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, h. pertanian organik, i. Peternakan; dan/atau j. Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 35 huruf k: Dalam pemanfaatan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; 681 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas (PT. GEMA KREASI PERDANA) yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 3 tanggal 24 Januari 2000 yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, dengan pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham No. C-10201.HT.01.01.TH.2000 tanggal 11 Mei 2000, telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam Akta Nomor 1, tanggal 06 April 2023. Dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-72709.AH.01.02.Tahun 2008, yang berhak mewakili perseroan adalah Rasnius Pasaribu selaku Direktur Utama; [vide bukti P-6 sampai dengan bukti P-9c] 4. Bahwa Pemohon menerangkan sebagai pemegang Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di wilayah Pulau Wawonii dengan Nomor 949/DPMPTSP/ XII/2019 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2019 untuk areal seluas 850 ha, yang prosesnya telah dilakukan sejak lama dengan terbitnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Nikel DMP kepada Pemohon oleh Bupati Konawe tanggal 24 Januari 2007. Pemohon telah memulai kegiatannya dengan memberikan sosialisasi kegiatan pertambangan kepada masyarakat, membebaskan lahan dan memulai kegiatan produksi pertambangan. Dalam perkembangannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 234/BKPMD-PTSP/V/2016 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Gema Kreasi Perdana tanggal 31 Mei 2016 seluas 900,5 ha, telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk penyesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, namun kegiatan usaha ini pun belum dapat berjalan efektif karena adanya perbedaan dalam memahami ketentuan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007; [vide bukti P-10a sampai dengan bukti P-44] 5. Bahwa Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan atas ambiguitas makna Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007, sehingga kedua pasal tersebut ditafsirkan oleh Mahkamah Agung RI sebagai larangan tanpa syarat terhadap kegiatan pertambangan di wilayah 682 pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui Putusan No