Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 34 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusan adalah sebagai berikut: Pasal 167 ayat (3) UU 7/2017 Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional 35 Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak 2. Bahwa Pemohon adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora Indonesia) sebagai badan hukum publik yaitu partai politik berdasarkan Akta Pendirian Partai Gelora Indonesia Nomor 15, tanggal 11 November 2019 [vide bukti P-2], yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 11.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, tanggal 19 Mei 2020 [vide bukti P-5]; 3. Bahwa Kepengurusan Partai Gelora Indonesia juga telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-13.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia, tanggal 19 Mei 2020 [vide bukti P-7]; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Gelora Indonesia Nomor 17, tanggal 11 November 2019 [vide bukti P-4], Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal merupakan perwakilan badan hukum partai yang dapat bertindak langsung, maupun memberikan kuasa kepada struktur Partai dan/atau kuasa hukum untuk mewakili di dalam dan di luar pengadilan; 5. Bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya ketentuan frasa “secara serentak” dalam Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 yang pada pokoknya seolah-olah menentukan waktu pemilu, khususnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama, maka Pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, serta untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menjadi terlanggar atau tidak terpenuhi pada pelaksaanaan Pilpres Tahun 2024; 6. Bahwa menurut Pemohon, jika Pemilu 2024 untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dilaksanakan “secara serentak” pada hari yang sama, maka hasil perolehan suara atau kursi DPR yang 36 digunakan sebagai syarat bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 akan menggunakan atau didasari pada perolehan suara atau kursi DPR hasil Pemilu 2019; 7. Bahwa jika ketentuan mengenai pemilihan secara serentak tidak diartikan dilaksanakan pada hari yang sama atau diselenggarakan lebih awal daripada Pilpres 2024, maka konsekuensi hukum yang timbul adalah suara atau kursi DPR hasil Pemilu 2024 yang berpeluang diperoleh partai politik peserta Pemilu 2024, termasuk Pemohon, dapat digunakan untuk mengusulkan pasangan calon pada Pilpres 2024; 8. Bahwa selain itu, jika ketentuan mengenai pemilihan secara serentak harus dilaksanakan pada hari yang sama pada tahun 2024 Pemohon hanya berpeluang untuk mengikuti pemilihan anggota DPR dan anggota DPRD, tetapi kehilangan kesempatan untuk mengusulkan pasangan calon pada Pilpres; Bahwa berdasarkan uraian di atas, meskipun Pemohon belum merupakan partai politik peserta pemilu, sebagai sebuah entitas badan hukum, Partai Gelora Indonesia telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Menteri H