Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 15 Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 16 Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 17 [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo masing- masing mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia, baik yang berkeinginan untuk mendirikan sebuah partai politik baru (Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 5, Pemohon 8, dan Pemohon 9) maupun yang tidak berkeinginan untuk mendirikan partai politik baru (Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 6, dan Pemohon 7). Sekalipun Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 6, dan Pemohon 7 tidak bermaksud untuk mendirikan partai baru, namun hak berserikat yang melekat padanya, sewaktu- waktu dapat digunakan. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 yang mengatur mengenai persyaratan pendirian dan pembentukan partai baru dapat mengganggu atau merintangi atau mempunyai potensi melanggar hak konstitusional dari para Pemohon karena persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal a quo telah memperberat untuk mendirikan dan membentuk partai baru dengan biaya yang sangat besar dan waktu yang singkat untuk mengikuti Pemilu Tahun 2014. Setelah mencermati ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 yang dimohonkan pengujian, dihubungkan dengan alasan-alasan kerugian hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, syarat-syarat pendirian partai sebagaimana yang diatur dalam pasal a quo memang berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam mendirikan partai politik baru. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai permohonan para Pemohon yang menyampaikan dua perbaikan permohonannya, yaitu perbaikan pertama yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Juni 2011 dan perbaikan kedua yang diajukan dan diterima di 18 Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2011. Terhadap dua perbaikan permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”. Oleh karena itu, tenggat 14 hari tersebut dihitung setelah pemeriksaan sidang pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan a quo dilakukan pada tanggal 15 Juni 2011, sehingga tenggat 14 (empat belas) hari jatuh pada tanggal 29 Juni 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan kedua permohonan para Pemohon yang diserahkan dan diterima pada tanggal 15 Juli 2011 telah lewat waktu, sehingga Mahkamah hanya akan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon yang diserahkan pada tanggal 28 Juni 2011; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) huruf c, dan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 yang menyatakan: • Pasal 2 ayat (1): Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi; • Pasal 3 ayat (2): Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. … dst; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten