Pengujian Materiil Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Pasal 165 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Herzein Inlandsch Reglement Tahun 1848 Nomor 16) (HIR); Pasal 285 Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura) (Rechtreglement voor de Buitengewesten, Staatblad Tahun 1927 Nomor 227) (RBG); Pasal 1 angka 7, Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g dan huruf i, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik 240 Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, selanjutnya disebut UU 2/2014); dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905, selanjutnya disebut UU 1/2024), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas 21 (dua puluh satu) norma dalam 5 (lima) undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.2], menurut para Pemohon pasal-pasal a quo tidak rasional, tidak relevan, multitafsir, inkonsisten, kontradiktif, dan menimbulkan ambiguitas. Hal tersebut dikarenakan perumusan norma dalam ketentuan dimaksud dilakukan dengan tidak menaati asas-asas hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada adanya perbedaan perlakuan dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 25A, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan (posita) para Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada dasarnya sistematika perbaikan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan format pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Di samping itu, Mahkamah dapat memahami permasalahan yang sedang dialami oleh para Pemohon berkenaan dengan berlakunya pasal-pasal yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya. Namun demikian, ketiadaan uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara masing-masing pasal yang 241 dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam KUHPerdata, RBG, HIR, UU 2/2014, dan UU 1/2024 dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945, sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dengan jelas pertentangan antara masing-masing norma dalam pasal yang diuji dengan UUD 1945. Terlebih, terhadap 21 (dua puluh satu) norma dalam pasal yang dimohonkan oleh para Pemohon, masing-masing norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian memiliki 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) dasar pengujian dalam UUD 1945. Sebab, dalam positanya, para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait pengalaman para Pemohon sebagai notaris serta banyak menguraikan penjelasan- penjelasan yang kurang relevan dengan norma yang dimohonkan pengujian, sehingga hal ini mengaburkan fokus permohonan dan kemudian para Pemohon mendalilkan norma dalam pasal-pasal a quo tidak rasional, tidak relevan, multitafsir, inkonsisten, kontradiktif, dan menimbulkan ambiguitas. Oleh karenanya menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo telah melanggar prinsip equal protection dan hak- hak konstitusional para Pemohon. Padahal syarat agar suatu pasal dan/atau ayat undang-undang dinyatakan "tidak memiliki kekuatan hukum mengikat" adalah pasal dan/atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. [3.3.3] Bahwa selanjutnya dalam petitum permohonannya, para Pemohon mengajukan provisi, in casu petitum provisi huruf A sampai dengan huruf M. Rumusan provisi huruf A sampai dengan huruf G yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk: A) mengabulkan permohonan provisi para Pemohon; B) mencabut status pensiun Pemohon I; C) menyatakan Pemohon II memiliki kewenangan jabatan sebagai notaris di dalam dan luar wilayah Indonesia; D) menyatakan Pemohon II mempunyai kewenangan jabatan sebagai Notaris tanpa harus merangkap jabatan sebagai pejabat umum lainnya; E) menyatakan pembuatan dan penandatangan akta serta layanan Notaris lainnya dapat dilakukan dengan berhadapan fisik maupun menggunakan perangkat elektronik; F) menyatakan nilai honorarium notaris adalah berdasarkan persetujuan antara notaris dan kliennya; G) menyatakan akta otentik merupakan bagian dari dokumen elektronik, menurut Mahkamah rumusan provisi dimaksud selain tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang, juga tidak memiliki dasar argumentasi yang jelas. Begitu pula, rumusan petitum provisi huruf H sampai dengan huruf M yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk: H) membubarkan organisasi Ikatan 242 Notaris Indonesia; I) menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa tanpa terlebih dahulu menghadirkan dan meminta keterangan dari Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden serta pihak terkait lainnya termasuk Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai organisasi profesi Notaris dan PPAT dalam persidangan permohonan a quo; J) menyatakan bahwa meskipun putusan terhadap permohonan a quo adalah ditolak sebagian atau seluruhnya atau dianggap tidak beralasan secara hukum oleh Mahkamah, namun semua norma yang terkandung dalam pertimbangan hukum putusan a quo merupakan suatu tafsir konstitusional yang mengikat dan berlaku sebagai materi muatan perubahan atas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian; K) memohon kepada Mahkamah agar menghukum Presiden (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dalam rangka memprioritaskan dan mengakselerasi unifikasi hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan mengenai notaris; L) menyatakan putusan serta-merta berlaku dan m