Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 117 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 19 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 20 adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonannya adalah Pasal 92 ayat (2) huruf c dan huruf d, serta Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 92 (2) Jumlah Anggota: … c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 117 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS adalah: … g. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; … 2. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 yang diatur dalam beberapa Pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian, yaitu: Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian, Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28I ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari 21 perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Bahwa Pemohon juga menguraikan sebagai warga negara yang pernah mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Dompu pada tahun 2017 dan 2018, serta seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tahun 2022 untuk pemilu serentak 2024. Pada seleksi tahun 2022, Pemohon tidak terpilih sebagai anggota Bawaslu maupun Panwaslu, dan hanya berstatus sebagai calon pengganti antar waktu (PAW). Hal ini menurut Pemohon terjadi karena adanya norma Pasal 92 ayat (2) huruf c dan d UU 7/2017 yang membatasi jumlah anggota Bawaslu Kabupaten dan Panwaslu Kecamatan. 4. Bahwa penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu, menurut Pemohon, kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena kererbatasan personil. Oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan tidak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis sehingga menyulitkan terwujudnya Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 5. Bahwa Pemohon beranggapan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibatasi hanya 3 (tiga) orang dengan 5 (lima) divisi dan jumlah anggota Panwaslu hanya 3 (tiga) orang dengan 5 (lima) divisi akan menyebabkan kekhawatiran proses pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal. 6. Bahwa Pemohon beranggapan terdapat norma yang tidak berkesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf g UU 7/2017, di mana norma tersebut tidak memuat tempat domisili di wilayah kecamatan untuk calon Anggota Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS. Dengan demikian, Pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional, karena terdapat kekaburan dan ketidakjelasan norma tersebut yang mengakibatkan adanya potensi Pemohon sebagai putra daerah setempat atau yang mengetahui kondisi sosiologis masyarakat setempat tidak diakomodir oleh tim seleksi perekrutan Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS dengan memperhatikan tempat Pemohon berdomisili, dan justru 22 mengutamakan orang-orang dari daerah lain yang tidak mengetahui sama sekali kondisi daerah tersebut; 7. Bahwa selanjutnya berdasarkan serangkaian penjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon dan kerugian hak konsti