Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19); 6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), atas nama: Runik Erwanto, SH., C.LA, NIA: 10.01709; 7. Bukti P- 7 : Kartu Tanda Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), atas nama: Singgih Tomi Gumilang, SH, NIA: 16.02937; 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Nomor: W10-U/_____/HK.01/IV/2020 perihal: Pengiriman Salinan Penetapan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Gunawan Wijaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 23 April 2020; 9. Bukti P- 9 : Penetapan Nomor: 1052/Pen.Pid/2020/PT.DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 15 Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), selanjutnya disebut UU 48/2009. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal berkenaan dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama perbaikan permohonan para Pemohon telah ternyata bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang disebut oleh para Pemohon dalam posita dan petitumnya sebagai Undang- Undang tentang Karantina Kesehatan adalah kurang tepat karena penyebutan yang tepat adalah Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan; [3.2.2] Bahwa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, Panel Hakim telah minta ketegasan kepada para Pemohon terhadap judul undang-undang yang dimohonkan pengujian dan para Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaikinya, namun para Pemohon menyatakan bahwa judul undang-undang yang digunakan yang tertera di dalam permohonan telah benar dan tidak ada perbaikan terhadap judul undang-undang [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Perbaikan Permohonan tanggal 30 Juni 2020]. Namun setelah persidangan selesai, melalui Kepaniteraan, para Pemohon meminta untuk melakukan renvoi terhadap judul undang-undang tersebut. Permintaan tersebut tidak dikabulkan karena para Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam persidangan tetapi kesempatan tersebut tidak digunakan; [3.2.3] Bahwa para Pemohon baru menyadari adanya kekuranglengkapan penyebutan judul undang-undang setelah sidang ditutup dan bermaksud memperbaikinya. Namun demikian, sesungguhnya para Pemohon telah menuliskan nomor undang-undang, nomor lembaran negara (vide perbaikan permohonan 16 halaman 1, pada bagian perihal) dengan benar berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, hal ini dikuatkan juga dengan bukti yang diserahkan oleh para Pemohon (vide bukti P-2). Oleh karenanya Mahkamah meyakini bahwa undang-undang yang dimaksud para Pemohon adalah Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236, selanjutnya disebut UU 6/2018) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 17 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 55 ayat (1) sepanjang kata “orang” UU 6/2018 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) UU 6/2018 sepanjang kata “orang” 18 “Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I adalah warga Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan yang berprofesi sebagai advokat dan Pemohon II adalah warga Jakarta yang berprofesi sebagai advokat; 3. Bahwa pada saat permohonan ini diajukan baik Kota Banjarbaru maupun DKI Jakarta sedang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); 4. Bahwa menurut para Pemohon pemberlakuan PSBB tidak efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan sebagai pembayar pajak, para Pemohon merasa memiliki kepentingan agar penanganan Covid-19 berjalan secara efektif dan efisien, karena pada kenyataannya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 sudah sangat besar yaitu sebesar Rp. 677.