Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang in casu pengujian norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 33 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 34 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 69B ayat (1): Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 69C: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang- Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bernama KPK Watch Indonesia [vide bukti P-2, bukti P3, bukti P-4, dan bukti P- 7 sampai dengan bukti P-10]. 3. Bahwa menurut Pemohon, KPK Watch Indonesia merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan pengawasan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) yang memiliki misi antara lain untuk berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK atas kewenangannya dalam memberantas korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 angka (1) AD/ART [vide bukti P-3]; 4. Bahwa menurut Pemohon, KPK Watch Indonesia didirikan khusus untuk berperan aktif dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara 35 tindak pidana korupsi yang dijalankan oleh KPK dalam upaya untuk menjalankan misi lembaga yakni berpartisipasi dalam mengawasi kinerja KPK dalam memberantas korupsi, memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dan bebas korupsi serta berpartisipasi dalam proses pengawasan kebijakan publik menuju Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. 5. Bahwa menurut Pemohon, KPK Watch Indonesia telah berulangkali melakukan langkah-langkah hukum terkait dengan kinerja KPK seperti di antaranya membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPK yang pada waktu itu Ketua KPK menemui petinggi partai serta memberikan kritikan kepada KPK terkait penanganan kasus dugaan yang merintangi penyidikan dengan terdakwa Lucas. Selain itu, Pemohon juga aktif menjadi narasumber di berbagai media nasional terkait dengan kinerja KPK. 6. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon terlanggar khususnya apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. 7. Bahwa menurut Pemohon, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan, yang dilakukan bersama-sama dan sebagai konsekuensinya, maka personil- personil yang saat ini sedang dan tengah melaksanakan tugas dan kewenangan di tubuh KPK haruslah dipertahankan, bukan untuk diberhentikan. Oleh karena dengan dipertahankannya pegawai KPK yang meliputi pula penyelidik atau penyidik yang ada dan berpengalaman serta berdedikasi tinggi, kinerja KPK akan dapat memenuhi harapan masyarakat luas. 8. Bahwa menurut Pemohon, alih status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) seharusnya tidak menghambat atau bahkan menjadi batu sandungan bagi pegawai KPK yang telah memiliki pengalaman dan integritas dalam berkarya dan bertugas di KPK. 36 9. Bahwa menurut Pemohon, akan sangat sulit bagi KPK untuk menjalankan fungsinya dengan baik dalam pemberantasan korupsi jika personil-personil yang ada justru dikurangi (