Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 35     2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 36     a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia berprofesi sebagai dosen pada beberapa perguruan tinggi dan advokat. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang tidak tertutup kemungkinan untuk bekerja sebagai Panitera Pengganti di 37     Mahkamah Konstitusi melalui proses rekruitmen yang terbuka, karena usia mereka relatif masih muda. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia mantan Panitera Mahkamah Konstitusi; Bahwa para Pemohon menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yaitu hak persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 yang menyatakan, “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi”. Para Pemohon mendalilkan bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji menyebabkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat tidak diaturnya batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti dalam Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 sedangkan batas usia pensiun Panitera dan Panitera Pengganti pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang; [3.9] Menimbang bahwa Pemohon IV telah nyata mengalami kerugian hak konstitusionalnya sebagai Panitera Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya penentuan batas umur pensiun bagi Panitera sebagai pejabat fungsional kekuasaan kehakiman karena telah mencapai usia 56 tahun sebagaimana usia pensiun pegawai negeri pada umumnya. Walaupun Pemohon IV tidak terpulihkan haknya jika Mahkamah mengabulkan permohonan a quo, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Demikian pula oleh karena Pemohon II dan Pemohon III masih muda dan secara potensial masih mungkin menjadi Panitera Mahkamah Konstitusi, sehingga Pemohon II dan Pemohon III dapat dipastikan mengalami kerugian konstitusional yang sama seandainya diangkat menjadi Panitera maka menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 38     Sementara itu Pemohon I oleh karena usianya sekarang ini tidak memungkinkan lagi untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepaniteraan maka menurut Mahkamah, Pemohon I secara potensial tidak mengalami kerugian konstitusional, dan oleh karena itu Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); [3.10] Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon, kecuali Pemohon I, mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli Pemohon, serta bukti-bukti