Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Wajo tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 31 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. 3. tenggang waktu pengajuan permohonan Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disingkat UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut di atas, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) Pasal 1 angka 4 menentukan, ’’Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 32 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008), pada Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah in casu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 236C UU 12/2008, hanya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dapat mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan ternyata para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Urut 1, sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK-WO/XI/2008 tanggal 4 November 2008, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.6] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 159/P.KWK–WO/XI/2008, tertanggal 4 November 2008, tentang Penetapan 33 Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Wajo Tahun 2008. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada a quo pada hari Selasa tanggal 4 November 2008; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Wajo telah mengumumkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Wajo pada tanggal 4 November 2008 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 158/P.KWK-WO/XI/2008 sebagai berikut: 1. Pasangan H.A. Asmidin dan Drs. H. Muhammad Ridwan, M.Pd.: 70.232; 2. Pasangan H. Andi Yaksan Hamzah, M.S. dan Drs. Andi Syafaruddin: 29.802; 3. H. Andi Asriadi Mayang, S.H.,M.H. dan H. Andi Ansyari Mangkona, S.E.: 25.544; 4. Drs. H.Andi Burhanuddin Unru, MM. Dan Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si: 73.789; Sehingga jumlah seluruh suara sah adalah 199.367 suara. Menurut Pemohon, hasil penghitungan KPU Kabupaten Wajo tersebut tidak benar, yang benar adalah penghitungan suara menurut Pemohon, yaitu jumlah suara sah 201.020 suara, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini: 34 A. SUARA SAH PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMPE TANASI TOLO MANIANG PAJO GILIRENG BELAWA SABAN G PARU PANMANA BOLA JUMLAH DIPINDAHKAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd 13.187 6.995 5.196 3.231 5.209 6.848 6.935 2.721 50.322 2 Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUD DIN 7.170 4.165 866 954 1.306 2.930 2.432 656 20.479 3 H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE 3.739 1.832 613 512 2.180 865 3.235 2.906 15.882 4 Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si 6.497 8.019 1.956 1.230 7.407 3.776 4.044 4.203 37.132 JUMLAH 30.593 21.011 8.631 5.927 16.102 14.419 16.646 10.486 123.815 JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JUMLAH PINDAHAN TAKKALALLA PENRANG SAJOANGING MAJAULENG KEERA PITUMPANUA ∗) JUMLAH AKHIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 H.A.ASMIDIN Dan Drs.MOHAMMAS RIDWAN, MPd 50.322 4.149 3.436 2.862 5,596 3,512 7,217 77,094 2 Drs.H.ANDI YAKSAN HAMZAH, MS Dan Drs.SYAFARUDDIN 20,479 751 1,012 850 3,404 1,492 1,814 29,802 3 H.ANDI ASRIADI MAYANG, SH,MH. Dan H.ANDI ANSYARI MANGKONA, SE 15,882 1,468 1,467 1,304 1,806 1,455 2,162 25,544 4 Drs.H.ANDI BURHANUDDIN UNRU, MM. Dan AMRAN MAHMUD, S.Sos,M.Si 37.132 4,945 2.784 4,748 6,420 4.277 8.274 68,580 JUMLAH 123.815 11,313 8.699 9,764 17,226 10.73 6 19.467 201.020 JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALIN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 201.020 B. SUARA TIDAK SAH PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NO URAIAN TEMPE TANASITOLO MANIANGPAJ O GILIREN G BELAWA SABBANGPARU PAMMANA BOLA JUMLAH DIPINDAH KAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 SUARA TIDAK