Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, frasa “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189, selanjutnya disebut UU 14/2002), sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 46 Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], para Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah frasa “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 78 UU 14/2002, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim.” 2. Bahwa para Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum perseroan yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh direksi yang secara sah memiliki kapasitas untuk mewakili perseroannya di hadapan pengadilan sesuai dengan masing-masing Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III merasa dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 78 UU 14/2002 karena sebagai wajib pajak badan, Pemohon I pernah mengajukan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Pengadilan Pajak dan ditolak oleh Majelis Hakim 48 Pengadilan Pajak dengan hanya menyandarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dianggap merupakan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa Pemohon II sebagai wajib pajak badan juga merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 78 UU 14/2002 karena sedang mengajukan gugatan perihal Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar ke Pengadilan Pajak dan berpotensi diputus oleh majelis hakim hanya berdasarkan peraturan perundang- undangan, bukan undang-undang. c. Bahwa apabila ketentuan Pasal 78 UU 14/2002 tidak dimaknai sebagaimana petitum permohonan, maka para Pemohon tidak akan mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon, maka kerugian yang dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum para Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas serta bukti surat/tulisan mengenai dasar legalitas dan kapasitas perwakilan direksi yang berhak dan berwenang mewakili perseoran sesuai dengan akta pendirian masing-masing Pemohon [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4A], Mahkamah berpendapat, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki hak atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menurut para Pemohon dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 78 UU 14/2002. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual bagi Pemohon I dan Pemohon III karena gugatannya telah ditolak oleh Pengadilan Pajak dengan dasar pertimbangan hukum yang hanya mendasarkan kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dianggap merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan yang sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. Sedangkan bagi Pemohon II, anggapan kerugian konstitusional 49 yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena gugatannya dengan pokok permohonan yang serupa sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Pajak. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitu