Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 11. Bukti P- 11 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 19/Pid.Prap/ 2022/PN Bdg, tanggal 21 November 2022; 12. Bukti P- 12 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 21/Pid.Prap/ 2022/PN Bdg, tanggal 22 Desember 2022; 13. Bukti P- 13 : Fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Prap/ 2023/PN Grt, tanggal 14 Februari 2023; 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Laporan-laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Garut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; 16. Bukti P- 16 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 9 April 2018; 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU- XII/2014, tanggal 28 April 2015; 19. Bukti P- 19 : Print Out berita online TEMPO.CO bertanggal 19 Februari 2023: “Jaksa Agung Instruksikan Jajarannya Segera Tangani Aduan Penyelewengan Keuangan Desa”. 31 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 32 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah frasa “penghentian penyidikan” dalam Pasal 80 UU 8/1981 yang selengkapnya sebagai berikut: 33 Pasal 80: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya. 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena gugatan praperadilan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yaitu dalam Perkara Nomor: 19/Pid.Prap/2022/PN Bdg dan dalam Perkara Nomor: 21/Pid.Prap/2022/PN Bdg, serta pada Pengadilan Negeri Garut (PN Garut) dalam Perkara Nomor: 1/Pid.Prap/2023/PN Grt atas tidak ditindaklanjutinya laporan yang diajukan pada Kejaksaan, ditolak dan dianggap merupakan gugatan yang prematur. Dengan adanya Putusan Praperadilan PN Garut dan PN Bandung tersebut laporan yang diajukan para Pemohon semakin tidak jelas kelanjutannya. Menurut para Pemohon hal ini tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon mengkualifikasi dirinya sebagai masyarakat hukum yang concern melakukan pengawasan, kontrol sosial dan pemerhati kinerja penyelenggara pemerintahan, kebijakan publik serta turut serta dalam pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi. Para Pemohon menganggap putusan praperadilan atas gugatan para Pemohon dari PN Bandung dan PN Garut telah menghalangi hak para Pemohon sebagai masyarakat untuk menjalankan peran sertanya dalam upaya pencegahan dan penanganan dugaan tindak pidana korupsi; 4. Bahwa para Pemohon menganggap, kerugian konstitusional yang dialaminya telah nyata dan bersifat spesifik (khusus) akibat tidak ditindaklanjutinya laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Garut dan laporan masyarakat lain, yang tidak mendapatkan kepastian hukum, di antaranya (vide bukti P-15): - Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Bumdes Trimitra Abadi terhadap Bantuan Keuangan dari Kemendes PDTT Tahun 2016 Nomor: 02/LP/IX/LBG/2016, tanggal 5 Oktober 2016; 34 - Dugaan Korupsi Dana Biaya Operasional (BOP), Dana RESES, dan Anggaran POKIR DPRD Kabupaten Garut Periode 2014-2019 yang dilaporkan dan mulai diperiksa sejak tahun 2019; - Surat Laporan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Desa Sukanagara Kecamatan Cisompet Kabupate