Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 15 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sebagiannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, selanjutnya dalam putusan a quo disebut UU 40/2004) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 16 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya, menjelaskan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai karyawan tetap pada PT Top Food Indonesia (Es Teler 77) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur; 2. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 yang menyatakan: Pasal 35 ayat (2) “Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.” 17 Pasal 37 ayat (1) “Manfaat jaminan hari tua berupa uang tunai dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.” 3. Bahwa Pemohon, menjelaskan juga memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, yaitu: Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28H ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” 4. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004 karena ketentuan a quo tidak mengatur perihal peserta yang mengundurkan diri dari pekerjaan atau yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Pemohon ketiadaan pengaturan demikian memunculkan ketentuan turunan UU 40/2004, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, yang dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b mengatur pada pokoknya manfaat jaminan hari tua diberikan pada saat peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; 5. Bahwa setelah mencermati uraian Pemohon mengenai kedudukan hukum dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah menilai Pemohon memang benar perorangan warga negara Indonesia (vide Bukti P-4) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (vide Bukti P-5); 6. Bahwa terhadap alasan-alasan mengenai hak konstitusional yang diterangkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai ketentuan/norma UUD 1945 yang disebutkan Pemohon memang memberikan hak konstitusional kepada Pemohon berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum, jaminan sosial, sekaligus bebas dari perlakuan diskriminatif; 18 7. Bahwa kerugian potensial yang dijelaskan Pemohon, menurut Mahkamah telah memenuhi syarat berupa bersifat spesifik, baik aktual maupun potensial. Khususnya aggapan kerugian potensial, berupa terputusnya hubungan kerja antara Pemohon dengan pemberi kerja, menurut penalaran yang wajar, dapat terjadi kapan saja sehingga kebutuhan akan manfaat jaminan hari tua pun dapat muncul kapan saja. 8. Bahwa kebutuhan akan manfaat jaminan hari tua terkait erat dengan UU 40/2004 yang dimohonkan pengujian terutama Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1). Namun, karena ketentuan a quo tidak mengatur secara jelas/lengkap isu jaminan sosial yang sedang dipermasalahkan dan/atau potensial dialami Pemohon, maka menurut Mahkamah hak konstitusional Pemohon berpotensi dirugikan oleh keberadaan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) UU 40/2004. 9. Bahwa dengan demikian telah terdapat hubungan kausal (sebab-akibat) antara anggapan kerugian potensial yang dianggap dirugikan oleh Pemohon dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. 10. Bahwa Mahkamah berpendapat terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti