Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 15 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4], selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 16 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 sebagai berikut: Pasal 53 ayat (1) UU 21/2011 Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau Pasal 30 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011 Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d atau tugas untuk menggunakan pengelola statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sekaligus Anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) dari Daerah Pemilihan III (Sumatera Bagian Selatan). Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya; 3. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemegang polis AJB Bumiputera 1912 sekaligus Anggota BPA dari Daerah Pemilihan IX (Kalimantan). Pemohon II merasa hak konstitusionalnya berpotensi dirugikan karena telah dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya; 17 4. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa sebagai anggota BPA, para Pemohon memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan mempertahankan AJB Bumiputera 1912 agar tetap dapat melanjutkan usahanya dengan memberikan masukan yang diperlukan demi melindungi kepentingan para anggota sebagai pemegang polis; b. Bahwa dalam salah satu rapat antara BPA dengan para direksi AJB Bumiputera 1912, Pemohon I selaku pimpinan rapat menyampaikan perkataan “tidak takut menghadapi sifat OJK” dengan tujuan semata-mata agar anggota BPA lainnya serta para direksi tetap gigih mempertahankan dan mengelola AJB Bumiputera 1912 sesuai dengan Anggaran Dasar dan aturan yang berlaku demi melindungi kepentingan para anggota; c. Bahwa kemudian Pemohon I telah ditetapkan sebagai tersangka dan Pemohon II telah dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan berupa mengabaikan atau tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UU 21/2011; d. Bahwa penetapan Pemohon I sebagai tersangka hanya oleh karena ucapan “tidak takut menghadapi sifat OJK” yang kemudian dilanjutkan dengan penahanan dan Pemohon II yang juga berpotensi ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana sektor jasa keuangan merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon, terutama hak atas “jaminan kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta “hak atas perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1)