Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan perkara ini terdapat seorang Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Harjono, sebagai berikut: [6.1] Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi Harjono Menimbang bahwa sejak ditetapkannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai perubahan UUD 1945 pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Demokrasi dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah tidak selalu dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung tetapi juga dapat dilakukan secara tidak langsung atau melalui perwakilan perwakilan (vide Putusan Mahkamah Nomor 072-073/PUU-II/2004). Apabila dilakukan pemilihan secara langsung maka Pemilukada harus berdasar kepada sendi-sendi demokrasi sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pada Pasal 22E. Dengan adanya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut pemilihan kepala daerah secara tidak demokratis haruslah diakhiri, yaitu pemilihan yang dilakukan dengan cara 141 penunjukan atau persetujuan dari otoritas tertentu. Hal demikian tidak berarti bahwa untuk menjadi calon kepala daerah dibebaskan sama sekali dari adanya syarat syarat tertentu, yaitu syarat yang ditentukan secara proporsional dan rasional atas pertimbangan agar calon terpilih mempunyai kapabilitas untuk melaksanakan tugas sebagai kepala daerah; Menimbang bahwa dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara demokratis terdapat dua aspek yang amat signifikan agar pemilihan tersebut benar-benar sebagai sebuah proses demokrasi yaitu: (a) The right to be a candidate (hak untuk mencalonkan diri); (b) The right to propose a candidate (hak untuk mengajukan calon); Kedua aspek tersebut haruslah mencerminkan nilai-nilai demokrasi. The right to be a candidate merupakan hak bagi warga masyarakat untuk ikut serta dalam pencalonan kepala daerah. Apabila hak ini sangat dibatasi sehingga hanya kalangan tertentu saja yang mempunyai akses untuk ikut pencalonan maka hal demikian akan mengurangi nilai demokrasi tersebut. Mahkamah dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 telah memberikan akses untuk menjadi calon kepala daerah tidak hanya terbuka bagi mereka yang dicalonkan oleh partai politik tetapi juga melalui jalur independen yang maksudnya membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk dapat menjadi calon dan hal demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945. Persyaratan calon merupakan hal yang wajar asal syarat tersebut ditentukan secara proporsional dan rasional dan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan diskriminasi terhadap warga masyarakat. Mekanisme pemberian ijin dan rekomendasi di luar kelembagaan demokrasi untuk menetapkan calon tertentu pada hakekatnya adalah bertentangan dengan right to be a candidate yang dimiliki oleh setiap warga negara; The ringht to propose a candidate atau hak untuk mengajukan calon adalah hak yang sangat fundamental dalam proses demokrasi, karena hak tersebut berada di tangan rakyat yang akan menentukan pilihannya. Meskipun rakyat diberi hak untuk memilih dalam proses demokrasi namun apabila ternyata rakyat tidak diberi hak untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan melalui pranata demokrasi yang tersedia maka akan terjadi faith a comply atas hak masyarakat 142 karena rakyat harus memilih calon yang telah disediakan dan apabila hal demikian terjadi maka pemilihan umum hanya berfungsi sebagai pemberi legitimasi belaka dan bukan merupakan proses demokrasi yang sebenarnya; Menimbang bahwa dengan demikian pemilihan kepada daerah secara langsung tidak hanya sekedar memilih seorang calon menjadi kepala daerah karena telah mendapatkan suara mayoritas saja. Keterbukaan askes yang luas untuk menjadi calon dan kebebasan masyarakat untuk mengajukan calon menjadi sangat esensial dalam proses pemilihan kepala daerah secara demokratis; Menimbang bahwa setelah ditetapkannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 terdapat dua Undang-Undang yang mengatur pemilihan kepada daerah yaitu berdasar UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Undang-Undang yang mengantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. Kedua Undang- Undang tersebut mengatur pemilihan kepala daerah secara berbeda. UU Nomor 22 Tahun 1999 pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD yang artinya dilakukan secara tidak langsung sedangkan UU Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Meskipun UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur pemilihan daerah secara tidak langsung yaitu melalui DPRD dan hal yang sama juga diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1974, namun terdapat perbedaan di antara ke duanya yaitu di dalam menentukan calon kepala daerah yang dapat dipilih oleh DPRD. Seorang calon kepala daerah sebelum dapat dipilih oleh DPRD menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 harus diajukan ke pemerintah pusat lebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan sebagai calon dan dari calon yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat itu lah DPRD baru dapat melakukan pemilihan. Praktik pemilihan yang demikian tentulah menegasikan the right to propose a candidate yang dimiliki oleh rakyat dan di dalam proses demokrasi praktik ini tidak lain sebagai faith a comply hak warga untuk mengajukan calon dan oleh karenanya mekanisme seperti ini tidak termasuk pengertian dipilih secara demokrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; Pada saat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 disahkan secara serta merta pula lah UUD 1945 memberi hak konstitusi kepada warga masyarakat untuk 143 mencalonkan diri (right to be candidate) dan hak kepada masyarakat untuk mengajukan calon (right to propose a candidate) dalam pemilihan kepala daerah; Menimbang bahwa dalam praktik negara demokratis telah lazim adanya pembatasan masa jabatan untuk jabatan publik tertentu yang tentunya hal demikian akan membatasi hak dari warga negara untuk dapat dipilih kembali maupun hak rakyat untuk mengajukan calon yang diinginkan. Pembatasan tersebut meskipun secara prima facie dianggap sebagai tidak demokratis namun hal tersebut justru diperlukan untuk menjaga kelestarian demokrasi itu sendiri, yaitu agar supaya tidak terjadi praktik yang dapat mengarah kepada sentralisasi kekuasaan kepada seorang saja untuk waktu yang cukup lama dimana hal demikian akan mengancam demokrasi. Dalam demokrasi terkandung nilai siap untuk memerintah dan siap untuk diperintah; Jabatan kepala daerah yang dipilih secara langsung dibatasi dua kali tidaklah bertentangan dengan UUD, karena di samping telah mempertimbangkan aspek right to be candidate bersama-sama dengan right to propose a candidate juga agar terjaga kelestarian demokrasi itu sendiri. Pembatasan masa jabatan tidak hanya dipandang sebagai sebuah pembatasan hak tetapi juga harus dilihat sebagai pemberian hak. Artinya, the right to be a candidate diberikan satu kali lagi kepada mereka yang pernah terpilih sebagai kepala daerah secara demokrasi, demikian juga kepada masyarakat yang mempunyai hak untuk mengajukan calon juga diberi hak untuk sekali lagi mencalonkan orang yang sama yang telah pernah terpilih menjadi kepala daerah; Dalam hubungannya dengan Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah telah pernah memutus Perkara Nomor 8/PUU-VI/2008 pada tanggal 6 Mei 2008 yang dimohonkan oleh Pemohon Drs. H.M Said Saggaf dan Mahkamah menolak permohonan tersebut atas dasar Pasal a quo tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3) , Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Dalam kasus a quo, Pemohon mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan calon, in casu, calonnya adalah Pemohon, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 baru menikmati haknya satu kali dan oleh karenanya sesuai dengan prinsip demokrasi itu sendiri 144 yaitu adanya persamaan kesempatan maka seharusnya Pemohon yang mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan masyarakat yang mempunyai hak untuk mengajukan calon masih diberi kesempatan sekali lagi untuk menggunakan haknya. Dengan demikian terdapat dasar pengujian yang berbeda dengan perkara sebelumnya; Dalam putusan sebelumnya, hak untuk mencalonkan diri dan hak untuk mengajukan calon belum pernah menjadi dasar atau alasan permohonan untuk pengujian terhadap Pasal 58 huruf o UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Mahkamah belum pernah mempertimbangan hak-hak tersebut dalam menjatuhkan putusannya (vide Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009 bertanggal 17 November 2009), oleh karena itu seharusnya tidak hanya semata-mata berdasarkan alasan demi kepastian hukum saja kemudian Mahkamah terpaksa terbelenggu oleh putusan sebelumnya. Apabila keadilan berdasarkan prinsip demokrasi yang menjadi taruhannya, maka tidak ada hambatan bagi Mahkamah untuk membuat putusan yang berbeda demi memberikan suatu keadilan dan menegakkan prinsip demokrasi; PANITERA PENGGANTI, ttd. Luthfi Widagdo Eddyono