Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kotabaru

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juni 2010; 75 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 76 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Kotabaru sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut 77 PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 026 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 bertanggal 6 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 (vide Bukti P-2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 57 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 pada tanggal 8 Juni 2010 (vide Bukti P-1 = Bukti T-33); Menimbang bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Rabu, 9 Juni 2010; Kamis, 10 Juni 2010; dan Jumat, 11 Juni 2010; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 150/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih 78 dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa secara formil Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotabaru tidak cermat karena menyebutkan bahwa Pasangan Calon Terpilih berasal dari calon Perseorangan, padahal Pasangan Calon Terpilih adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai-partai; • Bahwa banyak saksi pasangan calon yang tidak diberi Salinan Berita Acara TPS (Model C dan Model C-1), atau diberikan namun tidak sesuai dengan formulir yang telah ditentukan; • Bahwa terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; • Bahwa di TPS 6 Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 1 Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Batuah, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 6 Desa Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 8 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 6 Desa Semanyap, Kecamatan Pulau Laut Utara, TPS 5 Desa Bangkalan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, TPS 2 Desa Laburan, Kecamatan Kelumpang Hulu terjadi ketidakseimbangan antara jumlah pemilih Pemilukada Kabupaten Kota Baru (Pemili