Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 dan Keputusan KPU Kab. Luwu tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Luwu) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Luwu) Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 bertanggal 4 November 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: 120 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang, bahwa berdasarkan: [3.3.1] Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.3.2] Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 (selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; [3.3.3] Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); [3.3.4] Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; [3.3.5] Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) yang menyatakan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”; 121 [3.3.6] Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang: a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah; [3.3.7] Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Luwu sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2008 bertanggal 4 November 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. 122 [3.6] Bahwa Pemohon adalah: [3.6.1] Pasangan Calon Kepada Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 35/P.KWK-LW/XI/2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008 bertanggal 6 Agustus 2008 dengan nomor urut 1 (satu) (Bukti T-2); [3.6.2] Pasangan Calon Kepala Daerah yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008, karena adanya penghitungan suara yang salah dalam Keputusan a quo; TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN [3.7] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 46/P.KWK-LW/XI/2008 bertanggal 4 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Tahun 2008. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Termohon tersebut dengan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2008, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, permohonan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.9] Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon terdiri atas fakta-fakta hukum tentang pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih, dan alasan-alasan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yaitu: 123 [3.9.1] Tentang Pelanggaran yang Mempengaruhi Perolehan Suara Pasangan Calon Terpilih: a. Termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilukada Kabupaten Luwu tidak menggunakan data kependudukan yang berasal dari Badan Pusat Statistik, tetapi menyusun DPT berdasarkan pendataan Termohon sendiri, sehingga validitas datanya sangat meragukan; b. Bahwa untuk TPS 2 Desa Barangmamase tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan bukti berita acara dan salinan pemungutan suara di TPS; c. Bahwa untuk TPS Desa Seriti, tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan suara (talli) untuk masing-masing pasangan calon; d. Bahwa untuk TPS 4 Desa Pattedong, tidak dilakukan pengumuman hasil penghitungan perolehan suara (talli) untuk tiap pasangan calon; e. Bahwa terdapat selisih 32.354 suara yang tidak sah; [3.9.2] Tentang Kesalahan Penghitungan suara: a. Perhitungan suara yang tidak sah sebanyak 32.354 suara harus dikurangkan dari suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga perolehan suara sah yang benar untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 50.704 suara atau sebesar 35,46%, sedangkan jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebesar 57.977 atau 40,54%, yang merupakan suara yang sesuai dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 7-14 September 2008; b. Dengan demikian, maka menurut Penghitungan Pemohon, masing masing calon memperoleh suara: 1. Drs. Basmin Mattayang, M.P.D dan Ir. Buhari Kahar Muzakkar, M.M. sejumlah 57.977 suara atau 40,54%; 2.