Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 17 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 18 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 431 ayat (1) UU 7/2017 Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan. Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 Dalam hal di sebagian atau seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan. 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, yakni mendapatkan kepastian hukum untuk dapat memberikan hak pilihnya dalam pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagaimana dijamin 19 dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 3.1. Bahwa Pemohon menguraikan rangkaian fakta terkait adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) atas gugatan Partai Prima yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sementara itu, upaya yang sama dengan mengajukan gugatan kepada PN Jakpus juga telah dilakukan oleh Partai Berkarya; 3.2. Bahwa terhadap upaya-upaya hukum yang dilakukan dengan isi gugatan yang pada pokoknya meminta untuk dilakukan penundaan pemilu, menurut Pemohon, merupakan salah satu cara yang nyata karena adanya pemaknaan frasa “gangguan lainnya” yang bersifat multitafsir serta tidak memiliki suatu ukuran yang jelas dan rigid, tidak seperti halnya tiga kondisi lain yang diatur secara rigid dalam ketentuan Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017, yaitu kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana alam; 3.3. Bahwa dengan pemaknaan frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 secara multitafsir, tentu merugikan hak konstititusional Pemohon karena konstitusi telah menjamin Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan hanya dapat dilakukan Pemilu Susulan dan/atau Pemilu Lanjutan apabila terjadi suatu keadaan yang disebut “overmacht” yakni adanya kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang dapat diukur dan jelas pemaknaannya; 3.4. Bahwa kerugian konstitusional tersebut tidak hanya dialami Pemohon baik secara subjektif maupun objektif, namun juga seluruh rakyat Indonesia menjadi tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum untuk dapat memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 serta berpotensi masuk pada kondisi ketatanegaraan yang suram apabila sampai terjadi penundaan pemilu karena adanya ketidakjelasan dalam menafsirkan frasa 20 “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017 a quo. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon [vide bukti P.3]. Selain itu, Pemohon juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni frasa “gangguan lainnya” dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan potensial karena hak konstitusional Pemohon untuk dapat memilih dalam Pemilu