Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013, Termohon in casu KPU Kota Gorontalo telah menyampaikan laporan tertulis Nomor 061/KPU- Kota.027.71/III/2014, bertanggal 5 Maret 2014 dan Nomor Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 9 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 104/KPU.Kota.027.436571/2014, bertanggal 10 April 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014 dan 11 April 2014. Selanjutnya Termohon juga menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D- XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.2] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemohon menyampaikan keterangan tertulis dan lisan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 17 April 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.4] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dalam perkara a quo, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, sedangkan Pemohon tidak menyampaikan laporan ataupun keterangannya; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena dalam Putusan Perkara a quo Mahkamah menyatakan menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan perkara a quo sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 10 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013, dan dalam