Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Poso

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 270/466/KPU.PSO/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan 49 konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mempersoalkan mengenai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Poso Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 50 270/466/KPU.PSO/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.5] Menimbang bahwa terkait mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi antara lain bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan langsung dengan persoalan keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, yang diuraikan adalah persoalan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang nota bene bukanlah merupakan objek perselisihan yang pemeriksaannya masuk dalam domain Mahkamah. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008), namun demikian Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 telah memutuskan berwenang untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidaklah beralasan menurut hukum; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; 51 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 270/342/KPU.PSO/IV/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 24 April 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 270/466/KPU.PSO/VI/2010 bertanggal 8 Juni 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 bertanggal 8 Juni 2010. Permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon tersebut oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 148/PAN.MK/2010, tanggal 10 Juni 2010, sehingga berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, maka pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa po