Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 267 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 58 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, selanjutnya disebut UU 1/2022) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 268 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 yang menyatakan, "Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, 269 karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)"; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 18A ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan GIPI, Nomor 4, tanggal 14 Februari 2023 [vide bukti P- 1] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0002322.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, tanggal 28 Maret 2023 [vide bukti P- 2]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar GIPI tanggal 23 Mei 2023 menentukan Direktur Umum DPP GIPI berhak dan berwenang mewakili organisasi GIPI baik di dalam maupun di luar pengadilan [vide bukti P- 3]. Dalam hal ini, Pemohon I diwakili oleh saudara Hariyadi BS. Sukamdani, selaku Ketua Umum DPP GIPI; 4. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Anggaran Dasar GIPI tanggal 23 Mei 2023 menentukan Pemohon I (GIPI) memiliki fungsi antara lain sebagai koordinator organisasi/asosiasi pariwisata di Indonesia menjadi wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan serta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan d ibidang kepariwisataan, baik dalam skala nasional maupun internasional [vide bukti P- 3]. Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 58 ayat (2) UU 1/2022 karena sebagai induk organisasi pariwisata Pemohon I bertanggungjawab melindungi kepentingan 3.427 anggotanya yang merupakan para pelaku usaha pariwisata; 5. Bahwa Pemohon II adalah badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas dengan nama PT. Kawasan Pantai Indah dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Kawasan Pantai Indah, Nomor 14, tanggal 6 Juli 2022 [vide bukti P-5] dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan penetapan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 270 0046233.AH.01.01.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Kawasan Pantai Indah, tanggal 11 Juli 2022 [vide bukti P-6]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Kawasan Pantai Indah, Nomor 14, tanggal 6 Juli 2022 ditentukan Direksi berhak dan berwenang mewakili perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon II diwakili oleh saudara Ruswandi, selaku Direktur [vide bukti P-5]. Selain itu, Pemohon II merupakan pembayar pajak (tax payer) atau Wajib Pajak yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta dengan NPWP Nomor 60.191.256.1- 047.000 [vide bukti P-35]; 6. Bahwa Pemohon III adalah badan hukum yang berbentuk Persekutuan Komanditer dengan nama CV. Puspita Nirwana, didirikan berdasarkan akta pendirian Perserikatan Komanditer CV. Puspita Nirwana, Nomor 01, tanggal 23 Juni 2005 [vide bukti P-8] dan telah melakukan pencatatan pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-0008164-AH.01.15 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021 [vide bukti P-9]. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Anggaran Dasar Perserikatan Komanditer CV. Puspita Nirwana, Nomor 01, tanggal 23 Juni 2005 ditentukan Direktur berhak dan berwenang mewakili perserikatan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam hal ini, Pemohon III diwakili oleh saudara Anfar sebagai Direktur [vide bukti P-5]. Selain itu, Pemohon III merupakan pembay