Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 181 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867, selanjutnya disebut UU 21/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 182 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e UU 21/2008 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: 183 Pasal 1 angka 9 UU 21/2008 Bank Pembiayaan Rakyat syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 13 UU 21/2008 Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Pasal 21 huruf d UU 21/2008 Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan Pasal 25 huruf b dan huruf e UU 21/2008 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang: (b) menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; (e) melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya terdapat dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 26 tanggal 11 September 1993, Notaris Masri, S.H., sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan akta Notaris Nomor 52 tanggal 30 Juli 2021 Notaris Neneng S. Wulandari, S.H., M.Hum., SP.I., dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemohon menjalankan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bernama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan (PT. BPRS HIK Parahyangan) dan dalam hal ini diwakili oleh Martadinata, S.E., Ak., selaku Direktur Utama; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 1 angka 9, Pasal 13, Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b dan huruf e UU 21/2008, sebagai berikut: - Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d, serta Pasal 25 huruf b UU 21/2008 yang membatasi kegiatan BPRS dalam memberikan jasa lalu 184 lintas pembayaran tanpa melalui rekening BPRS yang terdaftar di Bank Umum, Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) menyebabkan Pemohon tidak dapat memberikan layanan berupa pemindahan uang secara langsung baik untuk kepentingan nasabahnya maupun kepentingan sendiri; - Bahwa ketentuan Pasal 13 UU 21/2008 yang mengatur pembatasan bagi BPRS untuk melakukan penawaran umum efek di pasar modal menyebabkan Pemohon kehilangan atau berkurangnya alternatif pilihan- pilihan sumber modal, membuat hilangnya pintu efisiensi usaha dan berkurangnya jaminan usaha untuk hidup berkelanjutan dan juga kehilangan hak untuk memajukan industrinya secara kolektif dalam peran membangun dan memperkuat ekonomi daerah di seluruh Indonesia; - Bahwa ketentuan Pasal 25 huruf e UU 21/2008 membatasi BPRS untuk melakukan penyertaan modal ke BPRS lain atau mendapatkan modal dari BPRS lain mengakibatkan Pemohon tidak dapat melakukan penyertaan modal ke BPRS lain atau menerima penyertaan modal dari BPRS lain untuk memajukan usahanya dan untuk menyelamatkan usahanya dari risiko tutup. Hal ini menjadi penting untuk bisa hidup dan maju dalam lingkungan perbankan di mana industri BPRS masih terbilang kecil. Pasal a quo telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan memperoleh manfaat serta kesempatan yang sama dalam industri perbankan yang sudah sangat besar sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (2) UUD 1945; Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemoh