Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujianl Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 a. Perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwapara Pemohon adalah para advokat yang juga merupakan anggota Peradi. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 63 Bahwa para Pemohon beranggapan berlakunya Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat telah merugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang bersifat diskrimintaif dengan berlakunya Pasal 28 UU Advokat. Menurut para Pemohon, pasal a quo akan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 karena memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multi tafsir, menimbulkan ketidakjelasan, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang berbeda di hadapan hukum. Dengan berlakunya pasal a quo, para Pemohon sebagai advokat dan anggota Peradi yang concern terhadap organisasi advokat dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak pernah diberikan hak suara untuk ikut memilih Pengurus Pusat Peradi. Bahwa pelanggaran hak-hak konstitusional para Pemohon terjadi karena Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)UU Advokat tidak menegaskan secara jelas dan tegas hak para Pemohon dalam memilih pengurus pusat Organisasi Advokat dan bahkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) justru menimbulkan banyak interpretasi yang berbeda yang memicu terjadinya perpecahan Organisasi Advokat yang justru diamanatkan oleh UU Advokat untuk menjadi wadah tunggal atau menjadi satu-satunya Organisasi Advokat. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 28 UU Advokat terhadap UUD 1945, dengan alasan- alasan, pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa pengaturan tentang pembentukan Organisasi Advokat diatur dalam jumlah pasal yang sangat minimalis dan tidak memberikan kejelasan, padahal Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa: “Organisasi Advokat merupakan satu- satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 64 dengan ketentuan Undang-Undang ini………….”, kalimat “dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini” seolah menegaskan bahwa masalah tata cara pembentukan Organisasi Advokat juga diatur dalam UU Advokat, namun setelah ditelaah ternyata UU Advokat tidak mengatur lebih lanjut tentang proses pembentukan Organisasi Advokat, termasuk tidak menegaskan sistem pemilihan Pengurus Pusat Organisasi Advokat karena itu terjadi kekosongan hukum tentang tata cara pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus pusatnya. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pembentukan Organisasi Advokat hanya terdapat dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat, namun hanya mengatur bahwa untuk sementara kewenangan Organisasi Advokat dijalankan bersama 8 (delapan) Organisasi Advokat sampai terbentuk Organisasi Advokat dan mengatur waktu paling lama untuk pembentukan Organisasi Advokat yaitu 2 (dua) tahun; b. Bahwa keterbatasan pengaturan dalam hal pembentukan Organisasi Advokat termasuk sistem pemilihan pengurus telah mengakibatkan terjadinya perselisihan sangat tajam diinternal anggota profesi Advokat karena masing- masing memiliki tafsir sendiri-sendiri, yang kemudian telah menimbulkan perpecahan oleh karena salah satu pihak menggunakan tafsir historis dan tafsir yuridis dalam pembentukan Organisasi Advokat, yaitu menggunakan acuan sejarah pe