Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341, selanjutnya disebut UU 31/2003) terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 18A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya 182 disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 18A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah 183 Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari badan hukum publik dan perorangan, yaitu: 1. Badan hukum publik: Pemohon I adalah Gubernur Provinsi Jambi yang mewakili Provinsi Jambi; Pemohon II adalah Ketua DPRD Provinsi Jambi yang mewakili DPRD Provinsi Jambi; Pemohon III adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; Pemohon IV adalah Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Pemohon V adalah Camat Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; Pemohon VI adalah Kepala Desa Sungai Itik; Pemohon VII adalah Kepala Dusun (Kadus) Pulau Berhala, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi; 2. Perorangan: Pemohon VIII adalah warga negara Indonesia yang menjabat sebagai Ketua RT 13/Nelayan Desa Sungai Itik; Pemohon IX adalah warga negara Indonesia sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi; Pemohon X adalah warga negara Indonesia, pensiunan PNS Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Jambi; Pemohon XI adalah warga negara Indonesia yang merupakan masyarakat Desa Nipah Panjang; 184 [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf c UU 31/2003 yang menyatakan, “Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah: ... c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala; dan”, dengan alasan-alasan yang masing-masing sebagai berikut: 1. Pemohon I: Gubernur Jambi sebagai pelaksana kebijakan anggaran untuk pembangunan di Pulau Berhala, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jambi yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi, mendapat kendala untuk membuat suatu kebijakan pemerintah daerah. Pemohon I akan sulit untuk mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Pulau Berhala dalam gugusan Pulau Berhala, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena alokasi anggaran tanpa kejelasan status hukum Pulau Berhala di masa mendatang dapat dianggap sebagai bentuk pengeluaran dana APBD yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pemohon II: DPRD sebagai penentu kebijakan anggaran untuk pembangunan di Pulau Berhala, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jambi yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi, telah dihambat dan disandera dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya terkait dengan status hukum wilayah Pulau Berhala; 3. Pemohon III: Bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Pulau Berhala yang dilaksanakan oleh Pemohon III sejak 55 tahun yang lalu atau sejak diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (sic) menjadi terganggu; 4. Pemohon IV: Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Pulau Berhala yang dilaksanakan oleh Pemohon IV menjadi terganggu, sehingga Pemohon IV dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas sebagai pejabat yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang, serta amanat rakyat Jambi untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi Provinsi Jambi; 185 5. Pemohon V: Pelaksanaan tugas pemerintahan Pemohon V di lingkungan Kecamatan Sadu, terutama di wilayah Pulau Berhala, Dusun Sungai Lakon menjadi terhambat, karena adanya klaim yang diikuti dengan kegiatan yang seolah-olah memfasilitasi pembangungan di Pulau Berhala oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menimbulkan ketegangan ataupun secara ekstrim berujung pada konflik horizontal, maka hal demikian itu dapat menghambat pelaksanaan peran dan tanggung jawab Pemohon V, dan Pemohon V dapat dituduh telah gagal menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah; 6. Pemohon VI: Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Pulau Be