Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b, Pasal 136 ayat (2), dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU 4/2009) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) atau menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terdampak negatif; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; 123 Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang- Undang in casu UU 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 124 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perorangan yang memiliki perhatian terhadap masalah hak asasi manusia, lingkungan, dan agraria, yang mempunyai kepentingan dengan pengujian UU 4/2009 terhadap UUD 1945; Pemohon I sampai dengan Pemohon V selaku LSM telah melakukan usaha-usaha pendidikan dan pembinaan lingkungan dalam berbagai sektor, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pembelaan terhadap masyarakat marginal yang menjadi korban pembangunan, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; Pemohon VI sampai dengan Pemohon XXI selaku perorangan warga Negara Indonesia baik sebagai korban pertambangan maupun sebagai aktivis 125 lingkungan hidup yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945; Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional mereka di atas dilanggar atau berpotensi dilanggar, dengan cara langsung maupun tidak langsung, oleh berlakunya Pasal 6 ayat (1) huruf e junctis Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU 4/2009 mengenai frasa “memperhatikan pendapat masyarakat”, dan Pasal 162 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009; Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009 menyatakan, “Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: …. e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”; Pasal 10 huruf b UU 4/2009 menyatakan, “Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan: …. b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan”; Pasal 136 ayat (2) UU 4/2009 menyatakan, “Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK”; Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan, “Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juga rupiah)”; Para Pemohon juga memohon supaya Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf e junctis Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tetap konstitusional sepanjang kata “memperhatikan pendapat masyarakat” dimaknai bahwa penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI dan mendapat persetujuan tertulis dari 126 setiap orang yang wilayah maupun tanah miliknya dimasukkan ke dalam wilayah