Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 sehingga tidak mengubah konfigurasi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011; [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada di Tapanuli Tengah Tahun 2011 dalam menetapkan pasangan calon, khususnya terhadap bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit dan Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan-Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A., serta tidak menindaklanjuti hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Bukti P-4 dan Bukti P-4a sampai dengan Bukti P-4c); Termohon dalam jawabannya menyatakan, pihak yang tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan sengketa Pemilukada di Mahkamah berarti telah secara diam-diam menanggalkan haknya; Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah telah mempertimbangkan dalil Pemohon a quo dalam perkara Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 yang diajukan oleh bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit dengan menjatuhkan putusan sela, “Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap keempat bakal pasangan calon Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011 yang didukung/diusung partai politik, yaitu: (i) Dina Riana Samosir dan Drs. 5 Hikmal Batubara; (ii) Albiner Sitompul dan dr. Steven P.B. Simanungkalit; (iii) Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan dan Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A; dan (iv) Raja Bonaran Situmeang, S.H., M.Hum. dan H. Sukran Jamilan Tanjung, S.E.” dan menjatuhkan putusan akhir sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.1] yang tidak mengubah konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2011; Selain itu, Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo tidak tepat untuk diajukan, mengingat substansi permasalahan dalam penetapan pasangan calon tersebut adalah adanya partai politik yang mendukung/mengusung lebih dari satu bakal pasangan calon termasuk kepada Pemohon dan bakal pasangan calon Albiner Sitompul-dr. Steven P.B. Simanungkalit dan Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan-Ir. Hotbaen Bonar Gultom, M.M.A., sehingga apabila dalil Pemohon a quo dikabulkan, maka dapat merugikan kepentingan Pemohon sendiri. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak relevan dan harus dikesampingkan; [3.2.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat pelanggaran terhadap asas Pemilu yang bebas dan adil secara masif dan terstruktur yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Tapanuli Tengah dengan bertindak tidak netral dan melakukan pembiaran atas terjadinya berbagai intimidasi dan pelanggaran Pemilukada lainnya di TPS dan tempat lain; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan di antaranya, Bukti P-5 berupa foto-foto temuan larangan kampanye dan penggantian plat nomor polisi dengan tulisan Bosur (Pihak Terkait) pada mobil yang digunakan untuk berkampanye, Bukti P-15 berupa Surat Pernyataan (akta di bawah tangan), dan keterangan saksi-saksi di antaranya, Warifin Limbong, Happy Silitonga, Isafrudin Gea, Parninggolan Panggabean, Posma Uli Hutagalung, dan Dede Pardede; Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa Termohon sangat menyayangkan tindakan dari Kapolsek Pandan AKP Sitompul yang telah melampaui kewenangannya dan bersikap tidak netral dengan membawa kotak suara ke Polsek Pandan tanpa didampingi oleh PPS dan PPK, walaupun sebelumnya Isafruddin Gea sebagai Ketua KPPS TPS 8 Kelurahan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik keberatan atas tindakan tersebut; 6 Selain itu, menurut Termohon, ditemukan adanya tindakan pemaksaan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara oleh tim pemenangan salah satu pasangan calon dan pembiaran yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menyerahkan hasil rekapitulasi tingkat PPK pada tanggal 13 Maret 2011, terhadap anggota PPS dan PPK di 10 (sepuluh) kecamatan padahal sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 16/KPU–TT/SK/X/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah 2011 tanggal 7 Oktober 2011, secara tegas tertulis penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dijadwalkan pada tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan 16 Maret 2011; Pihak Terkait dalam