Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pertimbangan hukum dan/atau putusan peradilan yang di mana Pemohon I memiliki hak konstitusional yaitu hak atas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat terkhusus di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945; 9. Bahwa selanjutnya, Pemohon II merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai peneliti Hak Asasi Manusia, yang di mana Pemohon II memiliki tanggung jawab dan beban moril dalam pengawasan penegakan Hak Asasi Manusia. 9.1 Bahwa profesi Pemohon II sebagai peneliti Hak Asasi Manusia tercermin dari peran Pemohon II sebagai salah satu penulis buku yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia-Dimensi Pemikiran, Perkembangan dan Permasalahan. Yang pada pokoknya buku tersebut menguraikan isi pikiran Pemohon II terkait dengan sejarah dan perkembangan pengakuan Hak Asasi Manusia serta peran utama Hak Asasi Manusia dalam sebuah Negara Hukum (vide Bukti P-6); 9.2 Bahwa Pemohon II dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa “... Apabila memahami gagasan Julius Stahl dan A. V. Dicey, tidak adanya jaminan HAM secara tegas dan jelas dalam hukum negara maka unsur-unsur negara hukum lainnya tidak akan berjalan efektif untuk mencapai tujuan negara hukum...” 11 Yang selanjutnya diuraikan bahwa Pemohon II memahami indikator- indikator utama dalam negara hukum yang berbasis prinsip rechtstaat maupun the rule of law (vide Halaman 30 Bukti P-6); 9.3 Selanjutnya norma a quo bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dipahami Pemohon II terkait Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, dan due process of law. Oleh karena itu, Pemohon II merupakan peneliti yang secara aktif dan sadar mengajukan judicial review terhadap norma a quo sebagai bentuk aplikatif terhadap pemahaman dan ilmu pengetahuan yang dipelajari serta dikuasai; 9.4 Bahwa selanjutnya, Pemohon II juga pernah melakukan magang (internship) pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang secara aktif melakukan pendampingan pada korban yang terindikasi terlibat dalam konflik sosial atas kesewenang-wenangan pemerintah dalam proses penegakan hukum. Pemohon II secara sadar melihat dan memahami bagaimana penangkapan tahanan-tahanan saat aksi demonstrasi serta melakukan pendampingan hukum secara pro-bono (vide Bukti P-7); 9.5 Bahwa selanjutnya, Pemohon II memandang tindakan penegakan hukum oleh berbagai kementerian/lembaga maupun aparat penegak hukum memiliki titik taut yang sama yaitu, kesewenang-wenangan penegakan hukum dan tindakan hukum yang tidak dan/atau belum diatur dalam hukum itu sendiri; 9.5 Bahwa selanjutnya, selain berprofesi sebagai peneliti, Pemohon II juga merupakan pengguna aktif layanan sosial media Instagram. Selanjutnya, dengan keberadaan norma a quo Pemohon II berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi dan menyatakan pendapat di muka umum dalam hal ini media sosial (vide Bukti P-5); 9.6 Bahwa dengan demikian, berlakunya norma a quo telah dan akan menimbulkan kerugian konstitusional yang secara aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat terjadi terhadap Pemohon II sebagai Peneliti yang memahami pertentangan norma a quo dengan UUD NRI 1945 serta Hak Asasi Manusia dengan tidak adanya mekanisme proses hukum dan/atau pemberitahuan 12 pemutusan akses serta sebagai warga negara Indonesia yang secara konstitusional memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum serta dapat dibatasi hak-hak konstitusionalnya dalam berserikat dan menyatakan pendapat. Sehingga Pemohon II memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian norma a quo. 10. Bahwa selanjutnya, Pemohon III merupakan seorang warga negara Indonesia yang juga seorang Pelajar/Mahasiswa yang aktif menggunakan sosial media sebagai sarana penyampaian pendapat kritis terhadap berbagai kebijakan maupun program pemerintah. Selain berpendapat melalui media sosial, Pemohon III juga aktif mengajukan policy brief maupun aspirasi masyarakat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat demi mengedepankan program-program pemerintah yang pro-rakyat dan membela hak-hak rakyat (vide Bukti P-3); 10.1 Bahwa Pemohon III merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang secara keilmuan meneliti dan mempelajari tugas, fungsi, dan wewenang tiap- tiap lembaga negara baik yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945, UU, maupun peraturan turunan lainnya (vide Bukti P-3); 10.2 Bahwa selanjutnya, Pemohon III merupakan Ketua BEM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta periode 2025/2026 sekaligus merangkap sebagai Koordinator Isu Politik dan Demokrasi BEM Seluruh Indonesia “Kerakyatan” Periode 2025/2026 (vide Bukti P-3); 10.3 Bahwa dalam kompetensinya sebagai Ketua BEM dan Koordinator Isu Politik dan Demokrasi, Pemohon III secara aktif dan berkelanjutan mengkritik, memberikan saran serta memberikan policy brief kepada Pemerintah dan DPR untuk mengecam dan menuntut seluruh kebijakan yang tidak pro-rakyat (vide Bukti P-9 s.d P-10); 10.4 Bahwa selanjutnya, selain jalur formal melalui audiensi kelembagaan, Pemohon III juga secara aktif melakukan kritik terhadap kebijakan maupun tindakan hukum pemerintah yang secara aktual menimbulkan korban dan/atau merugikan masyarakat sipil melalui platform media 13 sosial Instagram dengan berbagai fitur Instagram yang tersedia seperti Instagram Stories (vide Bukti P-8); 10.5 Bahwa selanjutnya, pada April 2025 Pemohon III pernah mengunggah konten post di platform media sosial Instagram terkait Kebebasan Pers yang merupakan bagian dari rangkaian tugas Pemohon III, namun, satu bulan kemudian konten tersebut terhapus otomatis dari Instagram tanpa ada konfirmasi lanjutan dari Pemohon III, serta tanpa ada satupun pemberitahuan, perintah, maupun surat edaran lainnya yang mengandung edaran terhadap terhapusnya postingan Pemohon III; 10.6 Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon III, bersifat nyata karena norma a quo menghendaki penghapusan konten tanpa adanya proses hukum dan/atau pemberitahuan penghapusan konten merupakan penghinaan terhadap asas hukum due process of law di mana seorang “tertuduh” berhak untuk mengetahui tuduhan terhadap dirinya (right to be heard) mendapatkan pembelaan hukum (legal counseI), proses hukum tertulis, penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), perlakuan yang sama di mata hukum (equality before the law), serta hak untuk diadili secara adil; 10.7 Bahwa dalam konten tersebut merupakan bentuk lain dari tulisan Pemohon III yang diungkapkan secara rinci dalam platform Medium sebagai arsip dan publikasi pendapat dari Pemohon III (vide Bukti P- 11). 10.8 Bahwa selanjutnya pemutusan akses terhadap konten media sosial Pemohon III dikarenakan status dirinya sebagai Ketua BEM dan Koordinator Politik dan Demokrasi di mana dalam tahun 2025 terjadi berbagai gelombang demonstrasi masif dan penghapusan konten Pemohon III merupakan upaya Pemerintah dan/atau DPR untuk melakukan “penggembosan” berbagai aksi demonstrasi; 10.9 Bahwa dengan demikian, berlakunya norma a quo, menurut penalaran yang wajar telah menimbulkan kerugian konstitusional secara aktual (actual loss) dan berpotensi terjadi pengulangan di lain waktu bagi Pemohon III, dalam hal ini ketika Pemohon III hendak menyampaikan pendapatnya di media sosial, menurut penalaran yang wajar 14 keberadaan norma a quo telah dan akan berpotensi melanggar hak- hak konstitusional Pemohon III sebagaimana yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon III memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian pasal a quo karena tidak adanya proses hukum yang jelas terkait wewenang pemerintah untuk melakukan pemutusan akses sosial media maupun memerintahkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses. 11. Bahwa selanjutnya, Pemohon IV merupakan warga negara Indonesia yang aktif menggunakan sosial media serta aktif mengunggah berbagai konten dalam sosial media Pemohon