Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 20 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 23/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 21 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” yang selengkapanya berbunyi, “Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri.”; 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar Periode 2019-2024 yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar Nomor B-600/GOLKAR/VI/2021 bertanggal 16 Juni 2021 atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019- 2024 dan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021 bertanggal 2 November 2021 tentang Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Penetapan Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa jabatan 2019-2024; 3. Bahwa terhadap keputusan tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah menyampaikan surat Nomor 160/II.1-1407/Set-DPRD yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur bertanggal 16 November 2021 tentang Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon 22 Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sisa Masa Jabatan 2019- 2024; 4. Bahwa surat tersebut diterima Kementerian Dalam Negeri pada 3 Februari 2022. Menurut Pemohon dengan tidak adanya kejelasan kabar kelanjutan dan tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menerbitkan suatu keputusan terhadap diri Pemohon yang bersifat deklaratif telah menimbulkan kekhawatiran bagi Pemohon bahwa akan berdampak potensial dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi adanya kerugian konstitusional bagi Pemohon dengan anggapan Mendagri akan menilai kembali atau mempertimbangkan kembali Usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024 yang pada akhirnya dapat saja terjadi Mendagri mengambil keputusan yang tidak deklaratif dengan cara membuat keputusan yang tidak sejalan dengan keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di atas; 5. Bahwa menurut Pemohon, belum diresmikannya Pemohon oleh Mendagri sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan periode 2019- 2024 yang merupakan hak Pemohon karena berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri”. Oleh karena itu Pemohon menilai keadaan demikian tentunya belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Fraksi Partai Golkar periode 2019-2024, Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan Pemohon terjadi, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” akan menyebabkan Mendagri menilai kembali atau mempertimbangkan kembali usul Penggantian Ketua dan Penetapan Calon Pengganti Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Padahal Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari partainya in casu Partai Golkar dan telah ada keputusan dari DPRD Provinsi 23 Kalimantan Timur atas Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil permohonan Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo