Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku

[3.1] Menimbang bahwa, pada pokoknya, maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yaitu Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah agar Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut Mahkamah) menyatakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747, yang selanjutnya disebut UU Kota Tual) bertentangan baik secara formil maupun materiil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun dalil yang diajukan para Pemohon: (1) UU Kota Tual pembentukannya tidak sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 karena dibentuk oleh lembaga yang bukan pembentuk undang-undang menurut UUD 1945; (2) UU Kota Tual pembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); (3) UU Kota Tual pembentukannya tidak sesuai dengan Pasal 22A UUD 1945 yang harus dibaca dalam satu kesatuan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); (4) UU Kota Tual merugikan hak konstitusional kesatuan masyarakat hukum adat, yang diwakili oleh para Pemohon, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah harus menentukan dua hal sehubungan dengan permohonan para Pemohon, yaitu: 152 (1) Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; (2) Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Selanjutnya, Pasal 24C UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, yang selanjutnya disebut UU MK); [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang in casu UU Kota Tual terhadap UUD 1945, maka permohonan a quo termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, syarat Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah bahwa Pemohon haruslah termasuk dalam salah satu dari subjek hukum yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. 153 [3.6] Menimbang bahwa di samping harus termasuk salah satu kelompok subjek hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK di atas, Pemohon wajib pula menguraikan dengan jelas anggapannya bahwa dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, Pemohon telah atau akan mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional. [3.7] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan berikutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat bagi adanya kerugian dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu: (a) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; (c) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; (d) ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III masing-masing menyatakan dirinya bertindak dalam kedudukan dan jabatannya selaku Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pemohon I, Abdul Hamid Rahayaan, sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mewakili dan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lor Lim (Lim Itel) di Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara. Pemohon II, Gasim Renuat, sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, mewakili dan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ratschap Dullah, berkedudukan di Desa Dullah, Kecamatan Dullah Utara, Kabupaten Maluku Tenggara. Pemohon III, Abdul Gani Refra, mewakili dan atas nama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Ratschap Lo Ohoitel berkedudukan di Desa Nerong, 154 Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan a quo mendasarkan kedudukan hukumnya sebagai “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Kota Tual; [3.9] Menimbang bahwa setelah memperhatikan uraian pada paragraf [3.5] sampai dengan [3.8] di atas, maka baik untuk keperluan pembuktian kualifikasi Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat – sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK – maupun untuk membuktikan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai akibat diberlakukannya UU Kota Tual, Mahkamah memandang perlu mendengar keterangan sejumlah pihak. Pihak-pihak dimaksud adalah Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Presiden (Pemerintah), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). [3.10] Menimbang bahwa, pada persidangan tanggal 30 Januari 2008, Mahkamah telah mendengar keterangan Gubernur Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Bupati Maluku Tenggara dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: [3.10.1] Keterangan Gubernur Maluku a. Bahwa mengenai asas pembentukan UU Kota Tual berpedoman pada kelima asas dari ketujuh asas yang disyaratkan di dalam undang-undang, yaitu: • Asas Pembentukan; • Asas Kelembagaan atau Organ Pembentukan yang tepat; • Asas Dapat Dilaksanakan; • Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan; • Asas Keterbukaan. b. Bahwa pembentukan Kota Tual juga mendapat dukungan dari para pemimpin adat yaitu adanya dukungan para Raja (Rat) Kabupaten Maluku Tenggara. Hal 155 ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang menyatakan tentang adanya kemauan politik dari masyarakat sebagai salah satu prosedur pembentukan daera